Kemendagri menggelar Peningkatan Kapasitas Aparatur Bidang Linmas dalam pemahaman Capaian SPM Sub Urusan Trantibum

Kemendagri melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) dengan tema Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Linmas dalam rangka Mendukung Pencapaian Mutu SPM Sub Urusan Trantibum pada hari Kamis sampai dengan Sabtu tanggal 21 -  23 April 2022 di Hotel Golden Boutique, Jakarta.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh :
a. Peserta Pusat, yang terdiri dari Pejabat Direktorat Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat; dan
b. Peserta Daerah yang hadir tatap muka terdiri dari Kasatpol PP dan Kabid Linmas/yang mewakili Provinsi NTT, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Lampung, Provinsi Banten, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Kep. Riau, dan Kab. Sleman. Sedangkan peserta yg hadir secara virtual sebanyak 327 orang terdiri dari kab kota termasuk camat seluruh Indonesia. 

FGD berjalan sangat aktif dan dinamis, hal ini dapat di lihat dari interaksi antara peserta FGD dan narasumber. Adapun sasaran dari kegiatan ini yakni :
a. Masukan dan pemikiran dalam rangka peningkatan kapasitas SDM aparatur linmas yang mendukung pencapaian mutu SPM sub urusan trantibum;
b. Mengoptimalkan peran aparatur linmas dalam mendukung penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan keamanan di masyarakat; dan
c. Asistensi kepada pemerintah daerah untuk dapat mengoptimalkan upaya tercapainya indikator target spm trantibumlinmas.

FGD ini di pimpin oleh Sekretaris Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Indra Gunawan, SE, MPA. Indra menyampaikan materi mengenai pentingnya posisi Linmas di masyarakat, berikut beberapa hal yg disampaikan antara lain :
a. Penerapan SPM membutuhkan komitmen Pemerintah Daerah untuk mengalokasikan APBD untuk urusan wajib pelayanan dasar;
b. Urusan trantibumlinmas sangat kecil memiliki presentase pemberian APBD;
c. Permasalahan Pol PP saat ini adalah mengenai kurangnya SDM yang diakibatkan oleh ketiadaan Non-ASN pada tahun 2023 yang mengharuskan diganti oleh P3K. Hal ini merujuk kepada sekitar 70% anggota Satpol PP di daerah adalah Non-ASN;
d. Tugas anggota Satlinmas sehari-hari adalah melakukan pembantuan kepada masyarakat secara sukarela. Ironisnya, biasanya yang mendapatkan bantuan adalah orang yang tidak mampu. Mayoritas anggota Satlinmas memiliki perekonomian rendah, namun mereka bekerja secara sukarela. Oleh karena itu, pemerintah daerah sudah seharusnya menganggarkan dan tidak acuh terhadap anggota Linmas;
e. Dengan adanya rapat ini agar urusan wajib sebagaimana diamanatkan UU 23/2014 dilaksanakan oleh Pemda;
f. Beliau juga mengarahkan untuk melakukan pelatihan bagi anggota Satlinmas guna persiapan pemilu 2024 dan koordinasi dengan instansi terkait; dan
g. Masing-masing TPS dijaga 2 orang linmas dan masing-masing daerah diharapkan untuk menghitung.

FGD di lanjutkan oleh Direktur Polisi Pamong Praja dan Linmas DR Bernhard Rondonuwu S.Sos, M.Si beliau memberikan pemaparan mengenai penyelenggaraan perlindungan masyarakat :
a. Beliau menjelaskan perjalanan sejarah Linmas dimulai pada tahun 1962 Linmas di Dephan kemudian pada tahun 1972 linmas dipindahkan kepada Depdagri yang pada akhirnya tahun 2004 Linmas berada di bawah koordinasi Satpol PP. Walaupun sudah lama, namun grafik penyelenggaraan linmas semakin menurun;
b. Banyak Kecamatan, penyelenggaraan linmas hanya sebatas rencana dikarenakan keraguan akan kecukupan anggaran;
c. Banyak fenomena di daerah, penyelenggaraan anggota Linmas yang insidentil (hanya pada saat tertentu; pemilu);
d. Kurangnya anggota Linmas di daerah menjadi pertanyaan di mana Kemendagri punya data hampir 1,3juta anggota Linmas seluruh Indonesia;
e. SDM paling sedikit untuk OPD Satpol PP ada di Kabupaten Batang hanya 32 orang PNS dan 2 orang Non-PNS; dan
f. Metode pembelajaran yang dilakukan Subdit SDM Pol PP efektifnya sebesar 10% pembelajaran melalui klasikal yang dapat dilaksanakan. Sedangkan e-learning memiliki efektivitas pembelajaran sebesar 20%.

Dalam FGD ini hadir juga beberapa Narasumber lain pada kegiatan tersebut :
a. Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah III pada Ditjen Bangda – "Evaluasi Pelaporan Capaian SPM Sub Urusan Trantibum ri 34 Provinsi dan 514 Kab/Kota";
b. Bappenas – "Arah Kebijakan Penerapan Capaian SPM Sub Urusan Trantibum";
c. Sekda Kota Metro Lampung – "Program/Kegiatan dalam rangka Peningkatan SDM Aparatur Bidang Linmas";
d. Kasatpol PP Provinsi DKI Jakarta – "Implementasi SPM di Provinsi DKI Jakarta"; dan
e. Kasatpol PP Provinsi Sumatera Selatan – "Peningkatan Peran Satlinmas dalam Membantu Trantibumlinmas".

Diharapkan, setelah ada nya FGD ini, aparatur yang membidangi Linmas di daerah dapat mengimplementasikannya di daerah, sehingga penyelenggaraan linmas di daerah dapat berjalan dengan baik.