Kemendagri: Tingkatkan Profesionalisme Aparatur Damkar untuk Cegah Kebakaran

Jakarta – 

Menanggapi beberapa kejadian kebakaran yang terbilang cukup besar selama kurun triwulan pertama di tahun 2022 ini, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri) memberikan apresiasi dan penghargaan atas kinerja pemadam kebakaran yang telah bekerja menjalankan tugasnya dengan penuh resiko. 

Melalui keterangan persnya, Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Safrizal ZA menyampaikan, "Kita semua melihat pemberitaan di media akhir-akhir ini banyak terjadi kebakaran seperti di Jakarta dan Surabaya, yang terjadi di permukiman ataupun fasilitas publik. Walaupun sebenarnya kita pahami banyak kasus kebakaran yang terjadi tapi tidak terliput media. Untuk itu Kemendagri selaku instansi pembina Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan terus mengingatkan seluruh Kepala Daerah untuk melaksanakan arahan Bapak Menteri Dalam Negeri terkait pentingnya upaya pencegahan bahaya kebakaran melalui pemeriksaan bangunan gedung.” 

Dijelaskan pula oleh Safrizal, Menteri Dalam Negeri telah bersurat kepada Gubernur dan Bupati/Wali Kota di seluruh indonesia melalui surat Nomor 364.1/6018/SJ, tanggal 3 November 2020, perihal Inspeksi Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran dan Penyelamatan Gedung dan Lingkungan. 

Surat tersebut pada intinya menginstruksikan kepada seluruh Gubernur dan Bupati/Wali Kota untuk memaksimalkan peran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dengan secara aktif dan berkala melakukan pemeriksaan bangunan gedung sebagai bentuk pencegahan bahaya kebakaran. 

Di era penerapan Jabatan Fungsional, saat ini Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan telah memiliki pejabat fungsional analis kebakaran, sehingga pemeriksaan gedung tidak perlu menunggu permintaan, tetapi menjadi kewajiban Instansi Pemerintah untuk melakukan inspeksi sesuai peraturan perundang-undangan. 

Untuk itu, Safrizal lebih lanjut meminta para pejabat fungsional analis kebakaran agar lebih proaktif dalam melakukan inspeksi sebagai bagian dari pencegahan kebakaran. 

"Kita minta para pejabat fungsional analis kebakaran yang sudah terbentuk tidak lagi menunggu pengelola bangunan gedung meminta untuk diperiksa, tapi sudah saatnya kita yang proaktif melakukan pemeriksaan untuk memastikan bangunan gedung aman dari bahaya kebakaran." tegas Safrizal. 

Kemendagri bersama-sama dengan pemerintah daerah juga telah melakukan serta akan terus berupaya meningkatkan profesionalisme apratur pemadam kebakaran dan penyelamatan di daerah, agar mampu memaksimalkan fungsi pencegahan yang dangat krusial. Sehingga Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan tidak lagi menjadi perangkat daerah yang dapat dipandang sebelah mata, tetapi menjadi perangkat daerah pengawal tujuan pembangunan nasional. 

Safrizal lebih lanjut memberikan himbauan kepada para kepala daerah untuk lebih memperhatikan Satuan Kerja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di wilayahnya masing-masing, mengingat tingginya risiko yang ditanggung oleh para aparatur di lapangan saat menjalankan tugasnya. 

Kemendagri sendiri telah mengeluatkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 364.1/1925, tanggal 20 April 2017 perihal Peningkatan Kesejahteraan Petugas Pemadam Kebakaran di daerah, yang di antaranya menyebutkan tentang pemberian tunjangan risiko tinggi, sebagai bentuk pemantik semangat dalam menjalankan tugas.