Kolaborasi Antar StakeHolder Dalam Upaya Menciptakan Pengembangan Ekonomi Daerah
Jakarta -- 11/07/23
Memiliki modalitas kuat dan berdaya saing adalah aspek yang kuat dimiliki daerah dalam pembentukan sumber-sumber pertumbuhan dan pusat kegiatan ekonomi di daerah.
Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil), memfasilitasi Rapat Asistensi Kerja Sama Daerah untuk Meningkatkan Daya Saing dan Pengembangan Ekonomi dalam upaya efisiensi pengembangan ekonomi daerah dan meningkatkan standar pelayanan umum.
"Dengan memanfaatkan keunggulan kompetitif suatu daerah didorong untuk menciptakan nilai tambah melalui efisiensi faktor input (pembentuk daya saing) guna menghasilkan output (produktivitas)," Kasubdirektorat Kerjasama dan Penyelesaian Perselisihan antar Daerah dan Pelayanan Umum, Bimo Aryo Tedjo, dalam sambutannya di Hotel Orchardz Industri, Jakarta (11/7/23).
Daerah yang memiliki kemampuan bersaing yang tinggi akan menghasilkan nilai tambah output, kesempatan kerja, kekayaan daerah (PDRB).
"Dalam implementasinya, pemangku peran (pemerintah pusat maupun daerah, masyarakat dan sektor swasta) harus berinteraksi secara kolaboratif," tegas Bimo.
Hasil studi KPPOD 2022 menunjukkan bahwa profil daya saing Indonesia berada pada level sedang dan timpang secara kewilayahan (71.94%) berada di kawasan Indonesia Barat sedangkan sebagian kecil sisanya berada di belahan Timur Indonesia.
"Contohnya, Kabupaten Badung melakukan penanganan stunting melalui gerakan Badung sehat dan penyediaan regulasi ramah investasi, Optimalisasi MPP dan dukungan layanan perizinan online (Laperon) dan memiliki capaian pencegahan korupsi terbaik di level Nasional," lengkap Bimo.
Lengkapnya, Bimo menyampaikan bahwa antara lain bentuk kerja sama antar daerah yang meningkatkan daya saing dan pengembangan ekonomi dapat dilakukan melalui kegiatan perdagangan, pariwisata, dan UMKM.
Hadir dalam rapat, pejabat yang membidangi Kerjaaama Kab/Kota, Dinas Pariwisata Kab/Kota, dan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan dan UMKM Kab/Kota.
"Pemerintah Daerah perlu menjadi dirigen orkestrasi sinergi daya saing berkelanjutan dengan melibatkan semua potensi stakeholder secara inklusif," tutup Bimo.