Kolaborasi Cegah Penularan COVID-19 Pada Saat Hahal Bihalal

Jakarta –

Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, Safrizal ZA tekankan kunci efektifitas kebijakan cegah penularan Covid-19 pada kegiatan halal bihalal adalah Kolaborasi. Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Nomor 003/2219/SJ tanggal 22 April 2022 tentang Pelaksanaan Halal bi Halal Pada Idul Fitri Tahun 1443 H/2022 yang ditujukan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota Seluruh Indonesia.

“Tanpa kolaborasi mustahil penanganan pandemi kita berhasil dan setidaknya dinilai sukses oleh berbagai kalangan. Oleh karena itu Pemda dan Forkopimda harus memainkan kolaborasi kunci diwilayahnya masing-masing dengan tetap melibatkan tokoh-tokoh agama, tokoh pemuda dan tokoh masyarakat, sehingga terwujud suatu orkestrasi komunikasi publik, baik lewat  jalur langsung door to door maupun sosial media, jelas Safrizal ZA dalam sesi wawancara dengan CNN Indonesia yang disiarkan langsung di Trans TV Minggu (24/042022)

Lebih lanjut, Surat Edaran ini secara spesifik diterbitkan dalam rangka memberikan atensi terhadap kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerumunan, yang tentunya sejalan dengan pengaturan dalam Inmendagri No. 22 Tahun 2022 tentang PPKM Level 3, 2, 1 Covid-19 untuk wilayah Jawa Bali dan Inmendagri No. 21 Tahun 2022 tentang PPKM Level 3, 2, 1 serta mengoptimalkan posko penanganan Covid-19 di tingkat desa dan kelurahan  untuk wilayah Luar wilayah Jawa Bali.

“Jadi Posko Desa dan Kelurahan harus berperan aktif yang terus berkoordinasi secara intensif dengan aparat kewilayahan, satpol PP, Satlinmas dan jajaran RT RW dan seterusnya. Sementara itu, Gubernur dan Walikota/Bupati adalah Kasatgas di daerah maka harus terus monitor dan lakukan koordinasi intensif dengan jajaran forkopimda”jelas Safrizal ZA.

Keterlibatan seluruh pemerintah daerah dan elemen masyarakat untuk selalu berkoordinasi dalam pengawasan kegiatan halal bihalal menjadi sebuah kunci keberhasilan. Strategi ini sebagai langkah upaya antisipasi penyebaran Covid-19, sekaligus meminimalisasi adanya pelanggaran peraturan dan adanya sanksi yang terjadi di masyarakat.

“Pemerintah selalu  meletakkan sanksi sebagai pilihan terakhir. Karena yang dikedepankan adalah partisipasi bukan sanksi, demikian pula aparat dilapangan selalu mengedepankan persuasi dengan tetap tegas. Dalam koridor itu sanksi tentunya diterapkan sesuai koridor peratutan perundangan baik  berbagai regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun paraturan daerah”, jelas Safrizal ZA.

Pemerintah saat ini jauh lebih siap dalam menghadapi pandemi ini, selain belajar dari pengalaman juga terutama sekali berbagai fasilitas kesehatan dan peningkatan kapasitas tenaga kesehatan terus diperkuat.

“Sampai saat ini capaian vaksin juga memadai, mulai dari dosis 1, 2 dan 3 atau booster, sehingga secara ilmiah dari uji serologi, Kementerian Kesehatan bersama Kementerian Dalam Negeri dan Tim Pandemi Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) UI mengumumkan hasil survei serologi antibodi penduduk Indonesia terhadap virus SARS-CoV-2. Hasil nya sebanyak 86,6% populasi Indonesia memiliki antibodi terhadap COVID-1”, pungkas Safrizal ZA.