Melihat Lebih Dekat Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kota Pontianak

United Cities and Local Government Asia-Pacific (UCLG ASPAC) dan Raoul Wallenberg Institute (RWI) menyelenggarakan program Blended Learning Course (BLC) bagi Pemerintah Daerah di Indonesia. Program ini merupakan salah satu penguatan peran dan fungsi pemerintahan daerah dalam memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, terutama dalam memenuhi capaian Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang membutuhkan upaya kolaboratif.

Kota Pontianak, yang merupakan ibukota dari provinsi Kalimantan Barat merupakan salah daerah yang ikut serta dalam program ini. Pemkot Pontianak mendelegasikan Bapak Abussamah, S.STP, M.A.P, untuk mewakili Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pemerintah Kota Pontianak dalam kegiatan ini. Keikutsertaan Abussamah sebagai wakil dari Satpol PP bertujuan untuk meningkatkan kinerja Satpol PP Kota Pontianak serta memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

Sesuai dengan tupoksinya, Satpol PP Kota Pontianak memiliki fungsi untuk menegakkan Peraturan Daerah, menjamin ketertiban dan ketentraman masyarakat, serta perlindungan masyarakat guna membantu tercapainya pembangunan Kota Pontianak. Akan tetapi, terkadang dalam menjalankan peran tersebut, seringkali atau dapat terjadi pelanggaran HAM yang dilakukan jajaran Satpol PP.

Hal ini tentunya sangat ironis, mengingat tujuan kehadiran Satpol PP adalah untuk membantu mencapai pembangunan kota, yang di dalamnya termasuk perlindungan terhadap hak asasi manusia. Pihak Satpol PP Kota Pontianak mengakui bahwa dalam menjalankan perannya, institusinya perlu untuk lebih memperhatikan perlindungan terhadap hak-hak manusia.

Sehubungan dengan itu, Satpol PP Kota Pontianak telah meluncurkan program SEIRAMA (Gerakan Satpol PP menuju Indonesia Ramah) untuk “Indonesia Yang Lebih Bersahabat”. Program ini menyediakan layanan perlindungan dan pencegahan kejahatan bagi sekolah-sekolah di Kota Pontianak.

Menurut Bapak Abu, program ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan dan mengedepankan perlindungan kepada masyarakat. Program ini juga diharapkan dapat menciptakan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat, meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya ketertiban umum, serta memotivasi masyarakat untuk juga berpartisipasi aktif dalam program dimaksud.

Program SEIRAMA menaungi beberapa kegiatan antara lain, ChiPS (Cegah Kumuh Melalui Penertiban Subuh), suatu program pencegahan permukiman kumuh yang memenangkan Inagara Award dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Program SiCepOY (Sidang Cepat Operasi Yustisi) untuk mengurangi dampak penyebaran virus, dan program Gempa (Gerakan Masyarakat Pemadam Api) tentang penanggulangan kebakaran.

Melalui BLC, Satpol PP Kota Pontianak melihat peluang untuk berkontribusi, terutama bagi Tujuan 11 SDGs, yaitu: “Mewujudkan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh, dan Berkelanjutan. Utamanya hal yang sangat penting, yakni hak untuk mengakses ruang publik secara aman bagi anak perempuan, wanita, anak-anak, orang tua dan penyandang disabilitas”. Hal ini juga terkait dengan upaya peningkatan kesadaran masyarakat untuk bekerjasama dengan Pemerintah Daerah.

Dalam kegiatan ini, Bapak Abu berbagi pengetahuan kepada 40 orang peserta yang terdiri dari tim Satpol PP Kota Pontianak, pejabat struktural, anggota Satpol PP Kota Pontianak serta seluruh Camat (Seksi terkait) di kota terkait, agar dalam menjalankan tugas tetap mengedepankan keselamatan dan kenyamanan masyarakat dalam menjalankan peran Satpol PP Kota Pontianak. Hal ini  untuk berkontribusi pada penciptaan komunitas yang lebih baik sebagaimana diatur dalam SDGs.

Pada tahun 2020, Bapak Abussamah masuk dalam 40 besar kandidat penerima penghargaan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Daftar tersebut terdiri dari orang-orang yang dianggap inspiratif dalam menjalankan peran dengan menjunjung tinggi hak dan mendukung pencapaian SDGs.

UCLG ASPAC sangat mengapresiasi Kota Pontianak atas komitmennya dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan serta akan terus membantu menghasilkan program yang relevan untuk mendukung Kota dan Pemerintah Daerah guna mencapai pembangunan berkelanjutan.

Direktorat Jenderal Bina Adwil Kemendagri yang menaungi Direktorat Pol PP dan Linmas terus mendukung setiap kegiatan dan inovasi yang dilakukan Pemda dalam rangka menguatkan peran, fungsi dan profesionalisme Satpol PP, seperti yang dilakukan Satpol PP Pemkot Pontianak. Inovasi-inovasi tersebut merupakan keberhasilan dalam menghadirkan wajah Satpol PP yang lebih tangguh dan tegas, namun tetap humanis dan ramah.

Direktorat Pol PP dan Linmas Ditjen Bina Adwil Kemendagri berharap agar program-program serupa bisa direplikasi atau dilakukan di seluruh wilayah Indonesia dalam upaya mendukung program pencapaian pembangunan daerah dan nasional. Hal itu dapat terwujud melalui kepatuhan terhadap regulasi dan kondisi dan situasi dan kondisi yang aman dan tertib untuk mewujudkan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh, dan Berkelanjutan.

Untuk itu, disarankan, Satpol PP Provinsi atau Kota dapat mengambil peran lebih dengan menggalang kerja sama antar daerah yang berbatasan secara langsung secara lebih komprehensif agar ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat menuju pembangunan daerah dan nasional yang berkelanjutan bisa terwujud.