Mewujudkan Tertib Administrasi Pemerintahan Melalui Fasilitasi, Monitoring, dan Evaluasi Batas Kecamatan dan Kelurahan di Provinsi Banten dan Provinsi DKI Jakarta

Jakarta,

Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri telah melaksanakan Rapat Fasilitasi, Monitoring, dan Evaluasi Penegasan Batas Kecamatan dan Kelurahan bertempat di Hotel Orchardz Jayakarta , Jakarta pada 26 Januari 2023.

Rapat dipimpin Plt. Direktur Toponimi dan Batas Daerah dan dihadiri oleh Tim PBD Pusat yang terdiri dari Kementerian Dalam Negeri, Badan Informasi Geospasial, dan Direktorat Topografi TNI AD serta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Pemerintah Provinsi Banten dan Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Banten.

Dalam pengantarnya, Drs. Wardani, M.Si, Plt. Direktur Toponimi dan Batas Daerah menyampaikan bahwa:

1.    Pada Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1 : 50.000, terdapat IGT Batas Wilayah Kecamatan dan Kelurahan, dimana Kemendagri menjadi Walidata.
2.    Segmen Batas Daerah di wilayah Provinsi Banten dan Provinsi DKI Jakarta telah definitif dengan Permendagri;
3.    Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan, bahwa salah satu persyaratan teknis dalam pembentukan kecamatan dan kelurahan adalah adanya kejelasan batas wilayah kecamatan atau kelurahan dengan menggunakan titik koordinat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
4.    Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan sedang menyusun NSPK yang mengatur batas kecamatan dan kelurahan.

Sesi dilanjutkan dengan pemaparan dari Pemerintah Provinsi Banten dan Provinsi DKI Jakarta, yang melaporkan progress penegasan batas kecamatan dan kelurahan di wilayah kabupaten/kota masing-masing, termasuk batas kecamatan dan kelurahan yang akan, sedang, dan telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan Walikota. 

Berdasarkan hasil paparan maupun diskusi, rapat merekomendasikan hal-hal sebagai berikut:

1.    Batas kecamatan dan kelurahan yang telah ditetapkan/disepakati sebelum terbitnya pedoman penegasan batas kecamatan dan kelurahan, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.    Permendagri batas antar daerah menjadi dasar dalam penegasan batas kecamatan dan kelurahan.

3.    Perlunya percepatan penerbitan pedoman penegasan batas kecamatan dan kelurahan.

4.    Perlunya dukungan dari Kemendagri sebagai dasar pengusulan program, anggaran dan kegiatan penegasan batas kecamatan dan kelurahan di kabupaten/kota.

5.    Pemerintah daerah yang telah melaksanakan penegasan batas kecamatan dan kelurahan melaporkan hasilnya kepada gubernur yang akan diteruskan kepada Menteri Dalam Negeri.

6.    Terkait dengan verifikasi online Data Hasil Penegasan Batas Desa/Kelurahan, Badan Informasi Geospasial menyediakan layanan online melalui laman bit.ly/verifikasibatas. 

Pemerintah Provinsi Banten dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan apresiasi tinggi kepada Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan atas adanya kegiatan Rapat Fasilitasi, Monitoring, dan Evaluasi Batas Kecamatan dan Kelurahan ini dalam upaya mendorong percepatan penegasan batas kecamatan dan kelurahan di kedua provinsi