Pembahasan Lanjutan Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan Perizinan

Jakarta – 

Direktorat Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Kerja Sama telah melakukan Rapat Pembahasan Lanjutan Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan Perizinan pada hari Kamis, 20 Oktober 2022 bertempat di Hotel Orchardz Industri, Jakarta Pusat. 

Rapat dibuka oleh Analis Kebijakan Ahli Madya, Bapak Halomoan Pakpahan, ST, MT, dan dihadiri oleh pejabat di lingkungan Kementerian Dalam Negeri serta perwakilan DPMPTSP dari enam provinsi, tujuh belas kabupaten, dan empat belas kota. 

Dalam pembukaan rapat, disampaikan beberapa hal terkait kebijakan-kebijakan DPMPTSP sebagai ujung tombak pelayanan publik di bidang perizinan. Selain itu, disampaikan pula tugas tambahan yang diberikan kepada DPMPTSP dalam mengelola Mal Pelayanan Publik (MPP). Oleh karena itu, sebagai bentuk dukungan, Kementerian Dalam Negeri menyusun SE terkait pembentukan UPT untuk mempermudah pengelolaan MPP di daerah.

Dalam rapat ini dihadirkan pula beberapa narasumber dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai penanggung jawab Mal Pelayanan Publik. 

Disampaikan dalam paparan Deputi Bidang Pelayanan Publik bahwa terdapat 74 MPP sudah mulai memberikan pelayanan dan 29 lainnya telah siap diresmika sampai dengan akhir tahun 2022. Rencananya, 150 MPP lainnya akan diresmikan pada tahun 2023 sekaligus penguatan kelembagaan MPP serta 265 lainnya pada tahun 2024. Pada tahun yang sama direncanakan akan dilakukan penguatan dan perluasan dari fungsi MPP. 

Selain pelayanan fisik, MPP diharapkan dapat memberikan pelayanan digital. Oleh karena itu, dukungan infrastruktur serta SDM yang kompeten dan berintegritas sangat dibutuhkan. Pada saat ini sudah terdapat lebih dari 100 jenis layanan yang dapat dilayani di MPP. 

Ke depannya, MPP diharapkan dapat memberikan pelayanan perizinan/nonperizinan bukan hanya dari pemerintah tapi juga non pemerintah, seperti tiket konser, informasi pariwisata dan event lokal, pemeriksaan kesehatan gratis, serta layanan lainnya sesuai dengan kebutuhan lokal. 

Untuk memudahkan pengelolaan MPP, Menteri PAN RB telah menyampaikan surat kepada Kementerian Dalam Negeri dengan No. B/916/M.PP.99/2022 tanggal 12 Oktober 2022 yang antara lain berisikan dukungan pembentukan UPTD khusus yang melaksanakan fungsi MPP dan dorongan untuk mempercepat penyelenggaraan MPP di seluruh Kabupaten/Kota. Hal ini disampaikan oleh pejabat pada Kedeputian Kelembagaan dan Tata Laksana Bidang Polhukam dan Pemda. 

Lebih jauh disampaikan bahwa penyelenggaraan MPP ini dapat dilakukan lintas kabupaten/kota oleh DPMPTSP secara ex-officio. Tugas dari DPMPTSP dalam penyelenggaraan MPP ini adalah mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan dan penyediaan fasilitas pada gerai MPP.