Pemetaan SDM Linmas dengan Ilmu Statistika sebagai Upaya Manajerisasi SDM Linmas Daerah

Jakarta – 

Satuan perlindungan masyarakat atau lebih akrab disapa linmas merupakan organisasi di desa/kelurahan yang secara sukarela mengemban tugas membantu dalam penyelenggaraan trantibumlinmas sekaligus merupakan garda terdekat dengan masyarakat. 

Walaupun menjalankan tugas tanpa adanya gaji tetap yang diberikan, linmas mengemban tugas yang cukup banyak, mulai dari penjagaan ketenteraman dan keamanan lingkungan masyarakat hingga pengamanan saat pemilu.

Kementerian Dalam Negeri melalui Subdit Perlindungan Masyarakat merupakan instansi pemerintah yang menaungi linmas di daerah secara nasional, sedangkan Satpol PP di daerah merupakan instansi pembina linmas di masing-masing daerah. 

Dalam rangka melakukan pembinaan terhadap linmas di daerah khususnya dari segi Sumber Daya Manusianya, Subdit Perlindungan Masyarakat mengadakan Rapat Analisis dan Evaluasi Penerapan Manajemen SDM Satlinmas di Ruang Irian Hotel Millenium Sirih Jakarta pada Kamis (13/10/22).

Rapat tersebut dibuka langsung oleh Sekretaris Ditjen Bina Adwil Kemendagri, Indra Gunawan, yang memaparkan kepada sekitar 30 orang Pejabat Satpol PP daerah terkait pentingnya SDM satlinmas untuk diperhatikan. 

Beliau juga menyinggung mengenai Pemilu 2024 yang sebentar lagi akan dihelatkan dan juga merupakan salah satu butir tugas linmas. “Pemilu sebentar lagi, linmas diharapkan disiapkan untuk dapat menjaga di Pemilu 2024,” ujarnya seraya berpesan untuk usulkan kegiatan terkait pelatihan satlinmas dalam menjaga pemilu dan identifikasi jumlah anggota linmas melalui SIM Linmas agar dapat digunakan untuk pemetaan antara jumlah TPS dengan jumlah anggota linmas yang dibutuhkan.

Seorang akademisi bidang statistika dari LK3P Universitas Indonesia, Farhan Muntafa, dihadirkan untuk menjelaskan hasil pengukuran indeks sebagai bahan evaluasi pemerintah pusat terhadap SDM linmas di daerah. 

Perlu diketahui bahwa sebelumnya instrumen indeks telah disebarkan ke daerah yang kemudian direkapitulasi oleh Farhan Muntafa. Hasil yang didapatkan menunjukkan bahwa responden indeks manajemen linmas didapat dari 150 orang dari 514 kabupaten/kota dengan nilai nasional sebesar 46,47.

Rincian lebih detail didapatkan sebesar 51,15 untuk elemen manajemen strategi, SDM sebesar 39,38, dan sistem sebesar 60,25. Kategori baik merupakan nilai dengan minimal 60,00 yang menunjukkan bahwa secara rata-rata nilai masih tergolong rendah. Melihat bahwa elemen SDM nilai terkecil, Farhan Muntafa menyarankan agar pemerintah memprioritaskan kebijakan tentang pemberdayaan SDM-nya.

Terkait instrumen linmas, Subdit SDM Satpol PP Kemendagri juga menyusun indikator linmas dalam instrumen pemetaan SDM Satpol PP. Latar belakang disusunnya pemetaan tersebut oleh Subdit SDM Satpol PP karena belum ada data pemetaan hasil indeks pemetaan pengelolaan SDM Pol PP dengan predikat di seluruh Indonesia.

Hasil instrumen yang telah dibagikan ke beberapa daerah didapatkan jumlah persentase anggota linmas di tiap daerah sekitar 1-50% yang berarti pengelolaan belum maksimal.

Sumber daya yang memadai juga didasarkan pada perencanaan dan penganggaran daerah yang baik, oleh karena itu acara diisi juga oleh perwakilan dari Ditjen Bina Keuangan Daerah yang memaparkan mengenai kebijakan perencanaan dan penganggaran daerah dalam pengelolaan keuangan daerah berbasis klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.

Dalam paparannya disampaikan, apabila terdapat program dan kegiatan yang belum terakomodir, terdapat tim pemutakhiran oleh Ditjen Keuda yang bertugas untuk melakukan pengecekan usulan kegiatan daerah yang belum terakomodir.

Linmas merupakan salah satu unsur yang menjalankan urusan wajib pelayanan dasar trantibumlinmas dengan tujuan mencapai SPM. Dikarenakan merupakan standar minimal sehingga sudah seharusnya diprioritaskan untuk penganggaran APBD.