Pengembangan dan Pengelolaan 4 KEK Bidang Industri Dipercepat

Pengembangan dan Pengelolaan 4 KEK Bidang Industri Dipercepat

SHARE

Jakarta –

Direktorat Kawasan, Perkotaan dan Batas Negara melakukan Rapat Asistensi Pemerintah Daerah dalam Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan Khusus Lingkup I di KEK Sorong, KEK MBTK dan KEK Bitung. Rapat dilaksanakan secara hybrid pada Kamis, 23 Juni 2022, di Hotel Orchardz Jayakarta, Jakarta Pusat. 

Rapat dipimpin oleh Ibu Dra. Nita Efrilliana, M.Dev.Plg selaku Kasubdit Kawasan Khusus Lingkup I, dihadiri perwakilan dari Kementerian Perindustrian, Dewan Nasional KEK, Bappeda Provinsi Kalimantan Timur, Bappeda Kabupaten Kutai Timur, Bappeda Provinsi Papua Barat, Bappeda Kabupaten Sorong, Bappeda Provinsi Sulawesi Utara, Bappeda Kota Bitung, DPMPTSP Kabupaten Kutai Timur, DPMPTSP Kabupaten Sorong dan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bitung, administrator KEK Sorong, administrator KEK MBTK, dan administrator KEK Bitung. 

Tujuan pengembangan KEK adalah untuk pengembangan ekonomi wilayah, meningkatkan investasi, optimalisasi nilai tambah produk dan ekspor, serta model terobosan pusat ekonomi baru. Sasaran pengembangan perwilayahan industri sampai tahun 2035 (RIPIN) yaitu peningkatan peran wilayah Luar Jawa dalam penciptaan nilai tambah sektor industry pengolahan non-migas menjadi 40% dari total nilai tambah sektor industri pengolahan non migas nasional. 

Hingga Juni 2023, terdapat 10 KEK yang bergerak di bidang industri yaitu: KEK Sei Mangke; KEK Kendal; KEK Gresik; KEK Palu; KEK Galang Batang; KEK Arun; KEK Batam Aero Technic; KEK MBTK; KEK Bitung; dan KEK Sorong. 

KEK Sorong, KEK MBTK dan KEK Bitung merupakan KEK yang butuh perhatian khusus dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Berdasarkan usia KEK, KEK Sorong sudah berusia 6 tahun sejak ditetapkan pada tahun 2016, KEK MBTK dan KEK Bitung berusia 8 tahun sejak ditetapkan pada tahun 2014. 

Nita selaku pemimpin rapat menyampaikan, “3 KEK yang diundang dalam rapat ini, diharapkan segera mengoptimalkan pembangunan KEK dan dapat menarik investor untuk pengembangan wilayahnya.” 

KEK Sorong bergerak dengan kegiatan utama industri pengolahan nikel, industri kelapa sawit, industri hasil hutan (sagu) dan logistik. Dalam diskusi rapat disampaikan beberapa permasalahan yang menghambat pengembangan KEK seperti belum adanya perkembangan terkait pengembangan Pelabuhan Arar Sorong, tidak ada kelanjutan sejak kajian FS tahun 2019 yang dilakukan oleh PT. Antam di KEK Sorong, dan hingga saat ini juga belum ada kepastian investasi dari anchor investor selaku PT GAG Nikel. 

KEK MBTK bergerak dengan kegiatan utama yaitu industri kelapa sawit, industri energi, logistik, dan industri pengolahan kayu. Permasalahan yang disampaikan oleh administrator KEK MBTK yaitu Pelabuhan Maloy baru mendapat izin operasi sementara sehingga belum sepenuhnya beroperasi, investasi pelaku usaha yang rendah dan belum efektifnya BUPP KEK MBTK yang menyebabkan ketidakpastian bagi calon investor. 

KEK Bitung bergerak dengan kegiatan utama yaitu industri perikanan, industri pengolahan kelapa, dan logistik. Permasalah yang disampaikan oleh pemerintah daerah dan administrator KEK Bitung yaitu kendala finansial dan infrastruktur pendukung industri yang belum terbangun di KEK Bitung. 

Kemendagri akan bersurat kepada Kementerian/Lembaga terkait untuk penyelesaian masalah yang disampaikan oleh administrator KEK Sorong, KEK MBTK, dan KEK Bitung. Tindak lanjut yang akan dilakukan oleh kementerian dalam negeri berkaitan dengan hasil diskusi yaitu akan mendorong pemerintah daerah untuk menetapkan keringanan pajak dan pemberian retribusi serta penyusunan perda RDTR disekitar KEK.