Peningkatan Daya Saing Daerah melalui Kerja Sama di Bidang Ekonomi
Jakarta –
Direktorat Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Kerja Sama, Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, mengadakan Rapat Evaluasi Tindak Lanjut Peningkatan Daya Saing Daerah melalui Kerja Sama di Bidang Ekonomi, Kamis (13/10/2022), di Hotel Millenium Hotel Sirih Jakarta.
Rapat dibuka oleh Direktur Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Kerja Sama, Dr. Prabawa Eka Soesanta, S.Sos., M.Si.
Kegiatan ini dilaksanakan secara daring dan luring yang diikuti oleh pejabat yang membidangi kerja sama daerah dan Kepala Dinas Koperasi dan UMKM yang berada di Kawasan Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP).
Dalam sambutannya Prabawa menyampaikan, “Pemerintah Daerah dalam meningkatkan daya saing daerahnya, jangan terjebak kepada keterbatasan APBD maupun keterbatasan ruang spasial. Daerah harus menggunakan semua resources yang ada dan memanfaatkan peraturan yang ada, kaitannya dengan kerja sama daerah maka berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah.”
Konsep kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat pada era digital 4.0 merupakan suatu keniscayaan. Dimana kerja sama dapat menembus ruang dan waktu dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang efektif dan efisien.
Saat ini diperlukan penguatan kutub-kutub pariwisata yang ada. Tidak hanya di Kawasan DPSP, namun juga kutub pariwisata lain seperti Bali. Penguatan jejaring pariwisata tersebut dilakukan dengan membuat paket wisata bersama dengan mengintegrasikan antar Tourist Destination. Jejaring yang baik dapat meningkatkan perekonomian masyarakat hingga mencapai tujuan sustainable development goals.
Koordinator Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan, Nurdin, menyatakan bahwa, “Upaya mempercepat pembangunan 5 DPSP dilakukan pada ruang lingkup pengembangan 3A (Atraksi, Aksesibilitas, Amenitas), SDM, industri dan investasi, pengembangan promosi, product development and event, serta pengembangan produk ekonomi kreatif yang diharapkan dapat menggerakkan ekonomi dengan terbukanya lapangan kerja lebih luas.”
Selain itu, Implementasi kegiatan dilakukan dengan penguatan kerja sama, sinergi program dan kolaborasi yang optimal dengan unsur pentahelix. Tahun Anggaran 2022 Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mengalokasikan sebesar 459,24 M untuk mengembangkan 5 Destinasi Pariwisata Super Prioritas.
Selain pariwisata, UMKM dan kewirausahaan juga merupakan salah satu pengungkit peningkatan daya saing daerah.
“Perpres 2 Tahun 2022 memberikan perbedaan antara UMKM dengan kewirausahaan. Dimana dalam PP Nomor 7 Tahun 2021, UMKM dikelompokkan beradasarkan asset dan omset usaha. Sedangkan kewirausahaan didasarkan pada aktivitas, inovatif dan berkelanjutan serta jiwa kewirausahaan,” ungkap Ginda, Kepala Bidang Peningkatan Peran Pemerintah.
Adapun beberapa tujuan diselenggarakannya rapat ini yaitu:
a. Mempertemukan daerah yang termasuk dalam kawasan DPSP sehingga dapat terjalin komunikasi yang dapat digunakan dalam pertukaran informasi antar pemerintah daerah dan saling berkoordinasi satu dengan lainnya.
b. Mengevaluasi pelaksanaan kerja sama daerah pada daerah di kawasan DPSP terkait UMKM dan Pariwisata, ataupun yang berhubungan dengan peningkatan ekonomi.
c. Setelah dilaksanakannya rapat ini, diharapkan daerah dapat melakukan inventarisasi dan evaluasi terhadap pelaksanaan kerja sama daerah untuk selanjutnya dilaporkan kepada Kemendagri.