Peningkatan Keselamatan Perlintasan Sebidang Jalur Kereta Api dan Jalan: Kolaborasi Ditjen Bina Adwil dengan PT KAI
Jakarta – Dalam upaya meningkatkan keselamatan perlintasan sebidang antara jalur kereta api dan jalan, Kementerian Dalam Negeri melalui Plh. Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, Dr. Drs. Amran, MT telah mengadakan koordinasi langsung dengan Direktur Utama PT KAI, Didiek Hartantyo, SE, MBA. Pertemuan ini berlangsung pada Senin (10/2/2025) di Kantor KAI Jakarta (Jakarta Railway Center).
Sebagai tindak lanjut arahan Menteri Dalam Negeri atas perkembangan peningkatan keselamatan perlintasan sebidang jalur kereta api dengan jalan disepakati bahwa PT KAI akan menjadi bagian dari Nota Kesepahaman tentang Sinergi Tugas dan Fungsi dalam Peningkatan Keamanan dan Keselamatan Perlintasan Sebidang antara Jalur Kereta Api dengan Jalan. Hal ini bertujuan untuk memperkuat sinergi antara regulator dan operator dalam menjaga keselamatan transportasi dan diharapkan PT. KAI dapat berkontribusi dalam perumusan dan implementasi kebijakan keselamatan perlintasan sebidang.
Ditjen Bina Adwil bersama Pusat Fasilitasi dan Kerjasama, Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri akan terus melakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait, termasuk Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian PPN/Bappenas, dan Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) terkait penyesuaian Nota Kesepahaman.
Penyesuaian Nota Kesepahaman ini dilakukan dengan mempertimbangkan perubahan nomenklatur di beberapa kementerian/lembaga sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara dan adanya kebutuhan untuk melibatkan PT KAI.
Melalui sinergi antar instansi ini, Kementerian Dalam Negeri bersama PT KAI dan Kementerian/Lembaga terkait berkomitmen untuk terus meningkatkan keselamatan pengguna jalan dan transportasi kereta api demi mendukung mobilitas yang aman dan berkelanjutan bagi masyarakat dan kedepannya diharapkan kebijakan keselamatan di perlintasan sebidang dapat lebih optimal dan komprehensif.