Pentingnya Penegasan Status Pulau dalam Mendukung Tertib Administrasi Pemerintahan

Jakarta,

Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan melaksanakan Rapat Penegasan Status Pulau di di Hotel Luminor Kota, Jakarta Barat. 

Rapat Pada tanggal 18 sampai dengan 20 April 2022 tersebut dihadiri oleh Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Pusat Hidro-Oseanografi TNI AL, Badan Informasi Geospasial (BlG) dan Pemerintah Provinsi Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Gorontalo, Sulawesi Utara,  Sulawesi Tengah, Maluku, Maluku Utara, Papua. 

Rapat dibuka oleh Direktur Toponimi dan Batas Daerah yang menyampaikan bahwa penegasan status pulau memiliki beberapa tujuan. 

Yang pertama adalah untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, sehingga memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap cakupan wilayah administrasi pemerintahan yang memenuhi aspek teknis dan yuridis. 
Kemudian, pulau yang telah jelas statusnya akan menjadi data dasar dalam penegasan batas kewenangan pengelolan SDA di laut provinsi berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Perpres Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Perpres Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Kebijakan Satu Peta. 
Lalu untuk mendukung pengaturan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Zonasi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K), dan rencana zonasi lainnya. 
Berikutnya dalam mendukung kegiatan sertifikasi tanah di pulau-pulau kecil. 
Selanjutnya dengan status pulau yang jelas, akan mencegah terjadinya isu-isu penjualan pulau, meminimalisir konflik di daerah, mendukung kemudahan investasi di daerah, dan mendukung sektor wisata bahari. 

Selanjutnya Tim Pusat dan Daerah secara bersama melakukan verifikasi pulau dengan data dasar gazeter pulau 2021  dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-145 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau Tahun 2021.

Berdasarkan verifikasi tersebut di atas, terdapat beberapa catatan penting yang memerlukan tindak lanjut, sebagai berikut:

1.    Masih terdapat penulisan nama pulau yang berbeda antara data di Pusat dan  di daerah;
2.    Masih terdapat beberapa pulau di daerah yang belum tercatat pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-145 Tahun 2022.
3.    Perlunya penyesuaian wilayah administrasi beberapa pulau pasca pemekaran kabupaten/kota, kecamatan, desa, dan kelurahan.
4.    Informasi dari daerah yang menyatakan pulau diwilayahnya tidak memenuhi definisi Unclos 1982, karena kondisi pulau sudah tenggelam akibat abrasi dan sebagian pulau menyatu dengan daratan. 

Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri bersama dengan Kementerian/Lembaga terkait akan mengadakan rapat koordinasi untuk menindaklanjuti hal tersebut sebagai penguatan data pulau, khusus Pemerintah Provinsi terkait diharapkan segera mengkoordinasikan Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayahnya untuk dapat melengkapi dokumen yang dapat dipertanggung jawabkan sebagai pelaksanaan rekomendasi/catatan penting hasil verifikasi pulau tersebut di atas