Rapat Asistensi Peningkatan Daya Saing Daerah melalui Kerja Sama di Bidang Ekonomi

Rapat Asistensi Peningkatan Daya Saing Daerah melalui Kerja Sama di Bidang Ekonomi

SHARE


Jakarta – 

Direktur Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Kerja Sama, Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, Dr. Prabawa Eka Soesanta, S.Sos., M.Si. membuka acara Rapat Asistensi Peningkatan Daya Saing Daerah melalui Kerja Sama di Bidang Ekonomi di Hotel Luminor Kota Jakarta pada Jumat (20/5/2022). 

Rapat dihadiri secara daring maupun luring oleh pejabat yang membidangi kerja sama di provinsi/kabupaten/kota di daerah yang menjadi Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) dan beberapa daerah lainnya. 

Adapun yang menjadi narasumber pada rapat hari ini berasal dari Kementerian PPN/Bappenas, Kemenparekraf dan Setda Provinsi Jawa Tengah.

Dalam sambutannya Prabawa menyampaikan bahwa, “Tujuan kerja sama daerah yang utama yaitu menyejahterakan rakyat. Kerja sama dapat dibagi menajdi enam bentuk, yakni kerja sama dengan luar negeri, kerja sama pelayanan publik, kerja sama aset, kerja infrastruktur, kerja sama investasi, kerja sama barang jasa. Dimana kerja sama tersebut memiliki regulasi masing-masing yang mengaturnya”.

Sektor pariwisata sangat terdampak dari adanya pandemi Covid-19, mulai dari penurunan kunjungan wisatawan, pendapatan dari sektor pariwisata, dan penurunan produktivitas tenaga kerja pariwisata. 

Pariwisata merupakan leading sector pemulihan ekonomi dan dapat membantu pemulihan sektor lain yang terintegrasi dalam rantai pasok pariwisata. 

Destinasi prioritas pariwisata dikembangkan untuk meningkatkan jumlah dan kualitas kunjungan wisatawan, namun tetap mengutamakan protokol kesehatan dengan menjaga kebersihan, kesehatan, dan keselamatan. 

Kualitas kunjungan wisatawan yang meningkat akan berimplikasi pada peningkatan aktivitas ekonomi yang berujung pada penciptaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. 

Saat ini terdapat 5 DPSP yang dikenal, yaitu Danau Toba di Sumatera Utara, Candi Borobudur di Jawa Tengah, Mandalika di Nusa Tenggara Barat, Likupang di Sulawesi Utara, dan Labuan Bajo di Nusa Tenggara Timur. 

Khusus Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sendiri, memiliki program-program dalam mendukung Borobudur menjadi Destinasi Pariwisata Super Prioritas, meliputi Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata; Program Pengembangan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; Program Pemasaran Pariwisata; Program Dukungan Events Sports Tourism Borobudur Maraton; Program Pengembangan Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Mikro (UMKM); Program Pengembangan UMKM; Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi; Program Peningkatan Pelatihan Berbasis Kompetensi; dan Penataan Pasar Tani Desa Tegal Arum Kecamatan Borobudur. 

Sementara secara umum, pengembangan kerja sama dalam peningkatan daya saing daerah dapat dilakukan melalui pengembangan sayap kerja sama daerah dengan daerah baik yang bersifat wajib maupun yang bersifat sukarela; perluasan kerja sama dengan pihak ketiga; penguatan peran PTSP sebagai percepatan pelayanan dan perijinan kepada masyarakat dan dunia usaha; penataan regulasi daerah dalam mendukung kemudahan berusaha; pengembangan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha; perluasan kerja sama, kemitraan dan kolaborasi pemerintah daerah dengan mitra pembangunan dalam pelayanan publik, pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, pembiayaan dan investasi pembangunan, penyelesaian permasalahan publik bersama, dan pengembangan daya saing dan inovasi daerah; peningkatan motivasi dan inisiatif daerah untuk untuk melakukan kerja sama daerah dalam penyediaan layanan dasar dan sektor strategis; sosialisasi yang intens terkait urgensi, pola dan tata cara kerja sama daerah; pendampingan/fasilitasi daerah yang berkomitmen tinggi untuk memanfaatkan mekanisme kerja sama; penyediaan insentif serta kemudahan pelaksanaan bagi daerah yang melakukan kerjasama daerah termasuk fleksibilitas cross funding; serta peningkatan kemampuan SDM pelaksana kerja sama daerah dengan pelatihan-pelatihan.