Rapat Dukungan Pelaksanaan dan Pencapaian SPM Sub Urusan Bencana

Bogor – 

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Ditjen Bina Adwil) telah menyelenggarakan Rapat Dukungan Pelaksanaan dan Pencapaian SPM Sub Urusan Bencana. 

Kegiatan yang bertujuan pembinaan kepada BPBD dalam mendukung pelaksanaan dan pencapaian SPM Sub Urusan Bencana itu digelar di Hotel Salak The Heritage, Kota Bogor, sejak tanggal 30 November 2022 s.d 2 Desember 2022 lalu. 

Bentuk pembinaan dimaksud adalah melalui pemanfaatan aplikasi SIAP Tangguh Bencana yang telah diinisiasi dan dikembangkan oleh Ditjen Bina Adwil sesuai amanat Permendagri 59/2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, agar BPBD dapat: (1) memiliki data dasar kebencanaan; (2) merencanakan kebutuhan penanggulangan bencana di daerah; (3) melakukan pembinaan dan pengawasan penerapan SPM Sub Urusan Bencana di tahun mendatang; dan (4) membantu meningkatkan capaian SPM Sub Urusan Bencana. 

Melalui kegiatan rapat ini, Ditjen Bina Adwil menargetkan penggunaan aplikasi SIAP Tangguh Bencana pada seluruh kabupaten/kota. 

Kegiatan ini secara resmi dibuka oleh Analis Kebijakan Ahli Madya sekaligus Koordinator pada Subdirektorat Pengurangan Resiko Bencana, Direktorat Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran Kemendagri, Fredrick Simatupang. 

Dalam sambutannya Fredrick menyampaikan aplikasi ini telah diuji coba di 77 daerah kabupaten/kota untuk memetakan 3 (tiga) jenis layanan SPM Sub Urusan Bencana melalui metode penilaian mandiri (self assessment) pada setiap komponen dan sub kegiatan. 

Adapun capaian masing-masing layanan dengan metode self assessment ini diperoleh: (1) pelayanan informasi rawan bencana sebesar 42,72%; (2) pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan sebesar 40,91%; serta (3) pelayanan penyelamatan dan evakuasi sebesar 59,32%. 

Mengacu pada capaian ini, Fredrick mendorong BPBD untuk sementara dapat berfokus pada pencapaian layanan pertama dan kedua dengan tetap berupaya memenuhi target 100% pada masing-masing layanan. 

Pada kegiatan ini dilakukan juga coaching clinic penggunaan aplikasi SIAP Tangguh Bencana yang dipandu oleh tim dari Disaster Risk Reduction Center Universitas Indonesia dan diikuti secara offline oleh 7 (tujuh) daerah, yakni (1) Provinsi DKI Jakarta; (2) Kabupaten Pandeglang; (3) Kabupaten Buleleng; (4) Kabupaten Ciamis; (5) Kota Bogor; (6) Kota Padang; dan (7) Kota Solok. Sedangkan terdapat 1 (satu) daerah mengikuti secara online yaitu Kota Cirebon. 

Para peserta daerah tersebut diwakili oleh ASN BPBD yang ditunjuk sebagai operator berdasarkan penunjukkan resmi oleh Kepala Pelaksana BPBD di daerahnya masing-masing dengan didampingi pejabat perencana BPBD. 

Dalam rapat, ditemui beberapa permasalahan dan tantangan dalam penerapan SPM Sub Urusan Bencana, seperti masih banyak daerah yang belum memiliki dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sebagai dokumen dasar dalam perhitungan kebutuhan. 

Begitu juga di tahapan pelaksanaan, kendala yang dihadapi oleh daerah adalah belum tersedianya NSPK di tingkat nasional dan juga keterbatasan sumberdaya baik anggaran maupun sumberdaya manusia pada beberapa sub kegiatan dalam SPM Sub Urusan Bencana. 

Beberapa hal yang menjadi rekomendasi dalam Rapat Dukungan Pelaksanaan dan Pencapaian SPM Sub Urusan Bencana ini antara lain: (1) perlu adanya petunjuk teknis penerapan aplikasi SIAP Tangguh Bencana dalam mendukung pencapaian SPM Sub Urusan Bencana; (2) mengakomodir masukan dari daerah dalam konteks penyempurnaan aplikasi SIAP Tangguh Bencana yang adaptif dan inovatif; (3) Direktorat MPBK akan melaksanakan coaching clinic terkait dengan penerapan SPM dan penggunaan aplikasi SIAP Tangguh Bencana secara bertahap; serta (4) perlunya dilakukan penelaahan kembali Permendagri 86/2017, Permendagri 101/2018, dan Permendagri 59/2021 untuk disesuaikan dengan kebutuhan penerapan dan pencapaian SPM Sub Urusan Bencana serta penanganan dan penanggulangan bencana saat ini dan ke depan.