Rapat Identifikasi Pelaksanaan Pemutakhiran Data Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Trantibum

Jakarta-

Direktorat Pol PP dan Linmas pada hari ini Jumat tanggal 27 Mei 2022 menyelenggarakan kegiatan Rapat Identifikasi Pelaksanaan Pemutakhiran Data Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Trantibum bertempat di Best Western Plus Kemayoran Jakarta Pusat. Kegiatan dibuka oleh Bernhard selaku Direktur Pol PP dan Linmas.

’’Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Pol PP dan Linmas selaku Pembina teknis Satpol PP seluruh Indonesia selalu berupaya maksimal kaitannya dengan mendukung pelaksanaan tugas Satpol PP di daerah mengingat Trantibumlinmas merupakan salah satu urusan wajib pelayanan dasar yang diatur di dalam Undang-Undang, oleh sebab itu pada tahun anggaran 2022 ini Direktorat Pol PP dan Linmas mencoba untuk menginisiasi penyusunan indeks penyelenggaraan trantibumlinmas sub urusan trantibum bersama dengan praktisi akademis dari Universitas Indonesia untuk bersama-sama menyusun indeks penyelenggaraan sub urusan trantibum tersebut”, ujar Bernhard   

Kegiatan rapat pada hari ini bertujuan sebagai salah satu upaya dari Kementerian Dalam Negeri untuk menyiapkan sebuah indikator yang nantinya dapat digunakan sebagai acuan Satpol PP di daerah dan untuk selanjutnya dilegalkan dalam sebuah regulasi. 

Dengan adanya indikator dalam penyelenggaraan indeks penyelenggaraan trantibumlinmas sub urusan trantibum yang nantinya akan digunakan sebagai acuan bagi Satpol PP di daerah khususnya dalam pengambilan kebijakan pemerintah pusat yang disesuaikan dengan kondisi asli di lapangan. Selain hal tersebut diatas, indeks sub urusan trantibum ini juga dapat digunakan sebagai sarana pengukuran dari sisi Sarpras, SDM, SOP dan lainnya sehingga dapat dipetakan berkaitan dengan pos anggaran mana saja yang menjadi prioritas dan harus segera dipenuhi anggarannya.

Tindaklanjut terhadap hasil pembahasan rapat hari ini akan dilakukan perbaikan terhadap indikator di dalam indeks tersebut untuk dilakukan penyesuaian berdasarkan hasil masukan dengan mempertimbangkan sisi akademis untuk selanjutnya di proses lanjut dan di legalkan dalam bentuk regulasi.