Rapat Konsolidasi Pusat dan Daerah Dalam Rangka Pemetaan Sengketa dan Konflik Pertanahan di Daerah

Jakarta, 

Direktorat Kawasan, Perkotaan dan Batas Negara Ditjen Bina Adwil mengadakan Rapat Konsolidasi Pusat dan Daerah Dalam Rangka Pemetaan Sengketa dan Konflik Pertanahan di Daerah. Kegiatan dilaksanakan pada Senin, 25 April 2022 bertempat di Hotel Ibis Styles Gajah Mada, Jakarta Pusat. 
Rapat dipimpin oleh Direktur Kawasan, Perkotaan dan Batas Negara, Dr. Drs. Thomas Umbu Pati Tena Bolodadi, M.Si. dan dihadiri oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Cirebon, Kota Bandung, dan Kota Cimahi.
Thomas menjelaskan tujuan rapat adalah terbangunnya pemahaman yang sama dalam mengintegrasikan basis data/informasi penyelesaian sengketa/konflik pertanahan, melalui kajian data/informasi sengketa/konflik pertanahan di daerah dengan pilot project Kabupaten/Kota pada Provinsi Jawa Barat. 

Kepala Biro Hukum Kementerian ATR/BPN, Joko Subagio menyampaikan bahwa akar masalah sengketa dan konflik pertanahan adalah karena tidak terlaksananya amanat PP 10/1961 tentang Pendaftaran Tanah yaitu pemetaan desa demi desa, sehingga gagal membangun data base pertanahan berbasis bidang. Selain itu kebijakan untuk melakukan pendaftaran tanah secara sporadik dengan menerbitkan sertipikat sementara, dan tidak dilengkapi dengan surat ukur. Belum tersedianya peta pendaftaran tanah di Kantor Pertanahan juga menyebabkan tidak semua bidang tanah yang diterbitkan sertipikatnya bisa diploting pada peta pendaftaran.
Direktur Pencegahan dan Penanganan Konflik Pertanahan Kementerian ATR/BPN , Widodo menyampaikan bahwa Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) sebagai wadah untuk berdialog dan mempertemukan berbagai pihak lintas sektor (mulai dari pejabat K/L terkait, Pemerintah Daerah, hingga CSO/NGO) untuk berkoordinasi, mengumpulkan data informasi, bernegosiasi, dan mediasi sehingga aspirasi dan tantangan dari berbagai pihak dapat terserap untuk menemukan solusi dan rekomendasi kebijakan yang sistemik dan berkelanjutan.

Rapat diakhiri dengan penandatanganan berita acara Rapat Konsolidasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Pemetaan Sengketa dan Konflik Pertanahan di Daerah dengan butir-butir kesepakatan, 1) Peserta Rapat sepakat untuk melaksanakan kewenangan yang terdapat dalam Undang-Undang  Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, antara lain: a) izin lokasi (kini Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang); b) Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum; c) Sengketa Tanah Garapan; d) Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan; e) Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah, serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee; f) Tanah Ulayat; g) Tanah Kosong; h) Izin Membuka Tanah; dan i)Penggunaan Tanah; 2) Pemerintah Daerah melaksanakan identifikasi kewenangan/urusan bidang pertanahan pada Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan efisiensi, efektivitas dalam penanganannya; dan 3) Diperlukan Diseminasi/Sosialisasi Norma, Standar, Prosedur, dan Kritera (NSPK) mengenai penyelesaian kasus pertanahan yang ada di Kawasan Hutan, kasus pertanahan terkait BUMN maupun BUMD.