Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah untuk Merumuskan Rekomendasi Penyelesaian Batas Daerah di Kalimantan

Jakarta – 

Dalam rangka percepatan penyelesaian batas daerah antara Provinsi Kalimantan Tengah dan Provinsi Kalimantan Timur, Direktorat Toponimi dan Batas Daerah Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri mengadakan Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah: Perumusan Rekomendasi Penyelesaian Batas Daerah Wilayah II. 

Kegiatan yang digelar di Ballroom Hotel WIN Premier Jakarta pada Selasa (19/4/2022) ini bertujuan membahas rekomendasi penyelesaian penarikan garis batas untuk 4 segmen batas antara Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur yang telah diserahkan penyelesaiannya ke Tim PBD Pusat, khususnya pada sub-segmen batas yang belum dapat disepakati oleh kedua daerah yang berbatasan. 

Rapat dihadiri oleh perwakilan dari Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan Provinsi Kalimantan Timur, Bupati Barito Utara, Bupati Paser, Bupati Mahakam Ulu, Asisten Pemerintahan dan Kesra Kab. Murung Raya, serta Asistem Pemerintahan dan Kesra Kab. Kutai Barat. Hadir juga anggota Tim PBD (Penegasan Batas Daerah) Pusat yang terdiri atas Badan Informasi Geospasial, Direktorat Topografi TNI AD, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), dan Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan. 

Dari hasil pembahasan tentang segmen batas Kabupaten Kutai Barat Prov. Kalimantan Timur dengan Kabupaten Barito Utara Prov. Kalimantan, kedua Pemerintahan Kabupaten dan Pemerintahan Provinsi yang berbatasan sepakat untuk menyerahkan penarikan batas kepada tim PBD Pusat untuk diputuskan dengan seadil-adilnya. Dengan adanya kesepakatan ini, maka kedua kabupaten dan provinsi yang berbatasan sepakat untuk menerima keseluruhan penarikan Garis Batas Daerah antara Kabupaten Kutai Barat Prov. Kalimantan Timur dengan Kabupaten Barito Utara Prov. Kalimantan Tengah dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri. 

Demikian halnya dengan segmen batas Kabupaten Paser Prov. Kalimantan Timur dengan Kabupaten Barito Utara Prov. Kalimantan Tengah, kedua kabupaten dan provinsi yang berbatasan sepakat dengan penarikan batas daerah hasil keputusan tim PBD Pusat, sementara untuk batas pertigaan dengan Prov. Kalimantan Selatan akan difasilitasi lebih lanjut oleh Kementerian Dalam Negeri. 

Kemudian pada pembahasan segmen batas antara Kabupaten Mahakam Ulu Prov. Kalimantan Timur dengan Kabupaten Murung Raya Prov. Kalimantan Tengah, Tim PBD Pusat beserta kedua kabupaten dan provinsi yang berbatasan, sepakat dengan penarikan sub-segmen garis batas hasil keputusan tim PBD pusat. Kecuali terhadap sub-segmen pertigaan batas Kabupaten Mahakam Ulu Prov. Kalimantan Timur dengan Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Utara Prov. Kalimantan Tengah sampai dengan Dirung Nora dan Puruk Menipis, kedua pemerintah yang berbatasan sepakat menyerahkan keputusan kepada Kementerian Dalam Negeri. 

Sebagai tindak lanjut dari rapat ini, Direktorat Toponimi dan Batas Daerah akan melakukan pengajuan usulan penetapan Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah terhadap satu segmen batas yang bersepakat lanjut ke tahap penetapan rancangan Permendagri, dan untuk tiga segmen batas lainnya akan dilakukan fasilitasi lebih lanjut.