Satpol PP Harus Merumuskan Pola Pemetaan Kerawanan Untuk Mendukung Pemilu Serentak 2024

Jakarta  - 30/08/2023

Satpol PP beserta jajaran Sat Linmas  harus menyikapi perkembangan agenda politik nasional tahun ini dan tahun depan.   Pelaksanaan  Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, pemilihan anggota legislatif DPR RI dan DPD RI pada Rabu, 14 Februari 2024 serta pemilihan kepala daerah gubernur, bupati, dan wali kota pada 27 November 2024.

“Saat ini sedang berjalan tahapan pendaftaran bagi para calon legislatif. Suasana di lapangan sudah banyak pemasangan berbagai bentuk gambar figur, tokoh sebagai calon yang akan berkompetisi di ruang-ruang publik yang bukan penempatannya dan bukan pada waktu tahapannya,”  ungkap Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Dr Safrizal ZA, Rabu  (30/8/2023) di Jakarta  pada  Rapat Koordinasi, Sinkronisasi, dan Sinergitas Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Polisi Pamong  Praja dan Pelindungan Masyarakat Tahun 2023

Safrizal mengingatkan  agenda kepemiluan tidak lepas dari keterlibatan yang dilakukan oleh Satpol PP di provinsi, kabupaten, dan kota. Tentu dari perspektif penyelenggaraan  ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat (trantibumlinmas) pada setiap tahapan proses pemilu ada tahapan  yang memiliki dimensi kerawanan-kerewanan tertentu termasuk kerawanan potensi munculnya gangguan ketenteraman dan ketertiban umum di daerah.

“Saya harapkan melalui forum ini dapat merumuskan pola pemetaan kondisi sebenarnya  kesiapan satuan  polisi pamong praja dan perlindungan masyarakat untuk mendukung pemilu dan pemilihan kepala daerah tahun 2024,”  pinta Safrizal.

Safrizal menyebutkan peran lain satuan polisi pamong praja dan perlindungan masyarakat yakni mengantisipasi dan kesiapan gerak menghadapi potensi munculnya gangguan. Para Kasatpol PP perlu mendiskusikan urgensi pembentukan desk trantibumlinmas  Pemilu 2024 di daerah masing-masing. 

“Momentum pertemuan ini  sebagai wadah untuk saling berkoordinasi, sharing pengalaman di antara peserta dan mendiskusikan berbagai tantangan dan permasalahan untuk menghasilkan solusi dengan memanfaatkan kekuatan dan peluang yang dimiliki,”  ajak Safrizal.

Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan  itu juga mengupas permasalahan yang dihadapi oleh satuan polisi pamong praja dan perlindungan masyarakat yakni ketersediaan SDM aparaturnya, sarana dan prasarana, SOP dan anggaran. 

Dari aspek SDM aparatur yakni dari  105.877 jiwa  jumlah anggota  satpol PP, sebanyak 29.893 jiwa (28,24%)  yakni berstatus PNS, dan 75.984 jiwa (71,76%) berstatus non PNS. Terkait permasalahan anggota Satpol PP non PNS sampai saat ini sedang diupayakan secara birokratik dan politik dengan mengkoordinasikan lebih lanjut lintas kementerian dan lembaga sehingga diharapkan ada solusi berlandaskan ketentuan perundangan.

“Pada umumnya dukungan sarana dan prasarana sebagian besar masih menghadapi keterbatasan sarana  prasarana dalam  menunjang tugas karena alokasi anggaran yang diterima untuk urusan bidang trantibum di daerah masing-masing yang sebagian besarnya terserap untuk belanja pegawai dan atau honor, oleh karena itu hari ini diserahkan pula Bantuan Sarpras berupa motor patroli sebagai elemen pengungkit semangat didaerah” tutup Safrizal.

Pada kesempatan itu, Safrizal menyerahkan kendaraan dinas lapangan 28 motor kepada 28 Satpol PP di 28 kabupaten/kota seluruh Indonesia yang diterima oleh para Kasatpol PP yang turut hadir.