Seluruh Pejabat dan ASN di Pusat dan Daerah harus paham kedudukan GWPP

Seluruh Pejabat dan ASN di Pusat dan Daerah harus paham kedudukan GWPP

SHARE

Jakarta,

Dalam rangka penguatan peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat pasca diterbitkannya PP Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, Kementerian Dalam Negeri menyelenggarakan Rapat Koordinasi Nasional Gubernur dan Perangkat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat pada Selasa, 22 November 2022 di Hotel Golden Boutique Jakarta. Dalam rapat tersebut hadir Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Dr. Drs. H. Suhajar Diantoro, M.Si yang memberikan sambutan, arahan serta membuka acara secara resmi (22/11/2022).


Dalam sambutannya disampaikan bahwa perlu dipertegas kedudukan Perangkat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Provinsi. Perangkat Gubenur sebagai Wakil Pemerintah Pusat yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dengan tusi bersesuaian dan dipimpin oleh Sekretaris Gubernur ex-officio Sekretaris Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut seluruh birokrat pada Perangkat Daerah wajib memiliki pemahaman yang mendalam terkait GWPP. Pemahaman GWPP harus menjadi menjadi syarat utama bagi Pansel (Panitia Seleksi) dalam penetapan pejabat pada Perangkat Daerah Provinsi karena pelaksanaan Dekonsentrasi GWPP secara langsung dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di Provinsi.


Pasal 4 (empat) PP Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan mengamanatkan bahwa Penyelenggaraan Dekonsentrasi kepada GWPP meliputi pembinaan dan pengawasan umum dan teknis serta pelaksanaan tugas dan wewenang GWPP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya dalam hal pembinaan dan pengawasan umum dan teknis tidak dilimpahkan kepada GWPP, Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian melaksanakan pembinaan dan pengawasan umum dan teknis sesuai dengan kewenangannya masing-masing dan berkoordinasi dengan GWPP. Tindak lanjut dari amanat PP Nomor 19 Tahun 2022 tersebut maka perlu segera ditetapkan Peraturan Menteri/ Lembaga Pemerintah Nonkementerian dan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri paling lambat bulan November untuk penyelenggaraan Dekonsentrasi kepada GWPP tahun anggaran berikutnya.


Sejalan dengan hal tersebut, pada rapat ini secara simbolis telah diserahkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 120-614 Tahun 2022 tentang Program dan Kegiatan Pelimpahan Tugas dan Wewenang Penyelenggaraan Sebagian Urusan Pemerintahan Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2023 oleh Sekretaris Jenderal Kemendagri kepada Sekda Perwakilan yaitu Sekretaris Daerah Sumatera Utara, Sekretaris Daerah Gorontalo dan Sekretaris Daerah Sulawesi Tenggara.
Pada rapat ini hadir sebagai peserta yaitu Sekretaris Daerah Provinsi selaku kepala Sekretariat Gubernur, Kepala Biro Pemerintahan selaku Sekretariat dan Koordinator Unit Kerja Bidang Pemerintahan serta rekan rekan Biro Perencanaan Kementerian/ Lembaga yang akan melimpahkan sebagain kewenangannya sebagaimana diatur dalam PP Nomor 19 Tahun 2022 dan hadir pula secara online, Bupati/Walikota atau yang mewakili serta unit kerja perangkat GWPP.