Verifikasi Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan

Verifikasi Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan

SHARE

 

Jakarta,

Direktorat Toponimi dan Batas Daerah telah menyelenggarkan Rapat Verifikasi Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan pada tanggal 2 Agustus 2022 bertempat di Hotel Grand Mercure Harmoni Jakarta.


Rapat dibuka oleh Sekretaris Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan dan dihadiri oleh pejabat/perwakilan dari
Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan, Kemendagri ,Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kemendagri; Ditjen Bina Pemerintahan Desa, Kemendagri:
Pusat Pemetaan Kelautan dan Lingkungan Pantai, Badan Informasi Geospasial (BIG);
Pusat Hidro-Oseonografi TNI AL (Pushidrosal);Pemerintah Provinsi Jawa Barat; Pemerintah Provinsi Jawa Timur;Pemerintah Provinsi Banten;Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat;Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah; Pemerintah Kabupaten Biak Numfor;Pemerintah Kabupaten Raja Ampat;Pemerintah Kabupaten Maybrat; dan Pemerintah Kabupaten Yahukimo.

Rapat membahas usulan perubahan kode wilayah administrasi pemerintahan wilayah kecamatan dan kelurahan/desa, perubahan dan perbaikan nama wilayah, serta data jumlah penduduk sebagai dasar pemutakhiran Kepmendagri Nomor 050-145 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau Tahun 2021.

Usulan pemutakhiran Kepmendagri Nomor 050-145 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau Tahun 2021, disampaikan oleh Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat kepada Menteri Dalam Negeri paling lambat 31 Agustus 2022 disertai dengan dokumen pendukung sesuai ketentuan peraturan perundangan.

Terhadap masukan-masukan dari pemerintah daerah terkait kecamatan, kelurahan dan desa yang belum memiliki kode wilayah administrasi pemerintahan, akan dilakukan penelaahan sesuai ketentuan peraturan perundangan sebagai dasar pengambilan kebijakan lebih lanjut.