Ditjen Bina Adwil Bekerjasama dengan LSP - P3TGI dalam meningkatkan kompetensi Pengemudi
Jakarta,
Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan, Kemendagri terus berupaya melakukan langkah-langkah strategis dalam peningkatan kapasitas aparaturnya, khususnya bagi operator/pengemudi di lingkungan internal Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan.
Hal tersebut disampaikan Sekretaris Ditjen Bina Adwil (Sesditjen Adwil), Indra Gunawan, SE, MPA dalam acara penyerahan sertifikat dari Lembaga Sertifikasi Profesi P-3 Transportasi Global Indonesia (LSP P-3 TGI), kepada Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan pada Jumat (7/1/2021).
Hadir juga dalam acara Kepala Bagian Perencana, Mirwan Syarif S.STP, M.A dan Direktur Utama LSP P-3 TGI Dr. Ir. Djajadi Surahman, bersama Manager Mutu Damanhuri Haerudi beserta dua orang staff Iswara Biyanti dan ilman hatta.
Indra mengatakan kegiatan ini untuk meningkatkan kualitas operator/pengemudi mobil Internal Pasalnya, masih sering ditemui di jalan, kecelakaan yang melibatkan mobil dinas dalam melaksanakan tugas. Mulai dari rem blong atau pengemudi yang tidak bisa mengendalikan kendaraannya atau out off control karena pengemudi yang belum memiliki sertifikasi profesi.
"Sekretariat Ditjen Adwil akan terus berbenah dan mencoba memberikan layanan yang terbaik di internal Ditjen Adwil, serta berperan aktif dalam menunjang Reformasi Birokrasi Kemendagri," kata Indra dalam sambutannya.
Untuk itu, Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan bekerjasama dengan LSP P-3 TGI yang telah dilisensi oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) dalam merencanakan dan melaksanakan uji kompetensi bagi operator/pengemudi mobil. Sehingga, dengan harapan dapat menekan angka kecelakaan, memberi rasa aman dan nyaman dalam pelaksanaan tugas serta mampu menekan biaya perawatan tidak rutin yang dapat membebani APBN.
Serupa itu, Direktur Utama LSP P-3 TGI, Dr. Ir. Djajadi Surahman mengapresiasi langkah Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan melakukan uji kompetensi. Hal ini penting dan mendesak, karena Presiden RI, Joko Widodo sejatinya sangat konsentrasi dengan hal tersebut, menurutnya "Langkah ini sesuai visi misi Presiden RI, Bapak Joko Widodo, yaitu Indonesia Unggul dengan SDM berbasis kompetensi. Sesuai Peraturan Pemerintah, Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi dan ada 23 UU lembaga dan kementerian yang mewajibkan SDM berbasis kompetensi."
Masih dikesempatan yang sama, "bila memang dipercaya, tidak hanya di lingkup pemerintah pusat saja, di daerah kami siap membantu operator/pengemudi dalam menunjang setiap urusan pemerintahan, khususnya operator/pengemudi dijajaran Satpol PP maupun Pemadam Kebakaran." pungkas Djajadi.