Ditjen Bina Adwil Ungkap Potensi Wilayah Metropolitan Patungraya Agung



Logo Kemendagri

Kementerian Dalam Negeri

Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan

Informasi:
Selamat Datang di Website Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, Kementerian Dalam Negeri dan Selamat HUT ke-80 Republik Indonesia. Teruslah berkibar, Merah Putih, sebagai simbol perjuangan dan kebanggaan seluruh rakyat. Dirgahayu Republik Indonesia! Semoga semangat kemerdekaan selalu menginspirasi kita untuk membangun negeri yang adil, makmur, dan berdaya saing. || Telah terbit Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2022: TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DENGAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN . Klik di sini untuk melihat selengkapnya || Berita Terbaru Kemendagri: Ini Pesan ke Safrizal ZA sebagai Ketua Korpri Kemendagri | Safrizal ZA Dilantik sebagai Ketua Korpri Kemendagri || Ingin menyampaikan pertanyaan, kritik, atau saran? Silakan isi formulir kami di https://ditjenbinaadwil.kemendagri.go.id/form

Ditjen Bina Adwil Ungkap Potensi Wilayah Metropolitan Patungraya Agung

Palembang -  Sebagai salah satu Kawasan Strategis Nasional (KSN) dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, yang terdiri atas kawasan perkotaan inti, kawasan perkotaan sekitarnya; dan kawasan penyangga lingkungan dan sentra produksi pangan, Kawasan Perkotaan Palembang, Betung, Indralaya, dan Kayu Agung (Patungraya Agung) memiliki potensi pengungkit perekonomian Pulau Sumatera.

“Hal ini terkait pertumbuhan ekonomi Wilayah Patungraya Agung sebesar 5,76% yang didominasi oleh sektor industri, perdagangan dan jasa,” ungkap Direktur Kawasan, Perkotaan dan Batas Negara Kemendagri, Dr. Drs. Amran, MT sebagai narasumber sekaligus membuka Rapat Koordinasi Kesepakatan/Perjanjian Kerjasama di Wilayah Metropolitan Patungraya Agung pada Selasa, 17 Oktober 2023 di Palembang.

Amran mengungkapkan potensi Kawasan Patungraya Agung yang mampu menyumbang 56,48% produksi padi dan beras dan 26,53%, produksi karet di Provinsi Sumatera Selatan sebagai salah satu lumbung pangan dan produsen karet nasional.

 “Untuk mengelola pertumbuhan perkotaan tersebut dibutuhkan Kerja sama daerah yang dikoordinasi oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan dengan dukungan Pemerintah Pusat serta partisipasi masyarakat khususnya dalam meningkatkan pelayanan publik,” tambah Amran.

Beberapa isu strategis yang menjadi topik pembahasan dalam rakor ini adalah penanganan penyediaan air minum dan sanitasi, dalam hal layanan akses air minum diketahui bahwa persentase rumah tangga yang mendapat akses air minum layak Provinsi baru mencapai sebesar 86,35% sedangkan capaian ditingkat nasional pada tahun 2022 sebesar 91,05%. Masih terdapat gap cakupan pelayanan sebesar 4,7% dan beberapa Kabupaten/Kota lingkup Wilayah Metropolitan Patungraya Agung dengan Capaian masih rendah yaitu, Ogan Ilir (71,88%), Banyuasin (78,25%) dan Ogan Komering Ilir (78,52%).

Untuk meningkatkan capaian layanan akses air minum perlu didukung oleh studi kerja sama dan penyusunan masterplan akses air minum wilayah metropolitan Patungraya Agung, kemudian dalam hal Capaian akses Sanitasi (Air Limbah) Provinsi Sumatera Selatan baru mencapai sebesar 78,62% sedangkan capaian akses sanitasi layak di tingkat nasional pada tahun 2022 sudah mencapai 80,92%. Terdapat gap 2,30%. Masih terdapat beberapa Kabupaten di Wilayah Metropolitan Patungraya Agung yang masih rendah akses sanitasi layaknya Banyuasin (72,80%), Ogan Ilir (71,55%) dan Ogan Komering Ilir (63,95%), hal ini disebabkan oleh karena masih adanya idle capacity Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) baik pada skala perkotaan dan skala permukiman dan perlunya evaluasi penyelenggaraan Kerjasama terkait penganggaran dan pengelolaannya.

“Agar kerja sama Wilayah Metropolitan Patungraya Agung dapat berjalan dengan baik, perlu diintegrasikan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah untuk menjamin prioritas pembangunan yang lebih efektif dan efisien serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran” pungkas Amran.

Rakor ini menghadirkan Kepala Bappeda Provinsi Sumsel, Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumsel Kementerian PUPR, Ketua Ikatan Ahli Perencana Kalsel, sebagai narasumber serta dihadiri perwakilan Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Penataan Ruang, dan Perusahaan Air Minum Daerah di lingkup Wilayah Metropolitan Patungraya Agung.

DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN

Call Center 168

Selamat Datang di Kemendagri Adwil Call Center
Silakan isi formulir di bawah ini untuk memulai obrolan