Kolaborasi BRWA dan Ditjen Bina Adwil Perkuat Hak Masyarakat Adat



Logo Kemendagri

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan

Informasi:
Selamat Datang di Website Direktorat Jendral Kewilayahan || Terdapat Informasi Mengenai Keputusan Menteri Dalam Negeri 300.2.2-2430 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.2-2430 2025 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau. Bisa Klik di sini: Lihat Informasi Keputusan Menteri Dalam Negeri 300.2.2-2430 Tahun 2025 || Berikut Berita Terbaru Kemendagri: Dirjen Bina Adwil, Safrizal ZA Tegaskan Komitmen Pemda dalam Aksi Iklim di Forum Internasional CRIF 2025 | Perbarui Kode Wilayah, Dirjen Bina Adwil Tegaskan Pentingnya Administrasi Pemerintahan yang Tertib

Kolaborasi BRWA dan Ditjen Bina Adwil Perkuat Hak Masyarakat Adat

Jakarta – Direktur Toponimi dan Batas Daerah pada Rabu (22/1/2025), menerima kunjungan perwakilan dari Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA). BRWA merupakan lembaga yang bertugas meregistrasi wilayah adat di seluruh Indonesia. Dalam kunjungan tersebut, BRWA menyampaikan pentingnya dukungan dan kerja sama dengan Direktorat Toponimi dan Batas Daerah dalam upaya memperkuat legalitas dan pengakuan terhadap masyarakat adat.

BRWA didirikan pada 2010 atas inisiatif sejumlah organisasi, termasuk Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP), Forest Watch Indonesia (FWI), Konsorsium Pendukung Sistem Hutan Kerakyatan (KPSHK), dan Sawit Watch (SW). Kehadiran BRWA bertujuan mengatasi kurangnya dokumentasi peta dan data sosial masyarakat adat, yang selama ini menjadi hambatan dalam mendorong pengakuan serta perlindungan hak-hak masyarakat adat.

Sebagai wadah konsolidasi peta wilayah adat, BRWA menjalankan proses registrasi yang mencakup pendaftaran, verifikasi, validasi, dan publikasi. Lembaga ini menyediakan sistem registrasi wilayah adat yang terintegrasi dengan sistem nasional, mendokumentasikan keberadaan masyarakat adat, serta membangun kerja sama lintas pihak untuk mendukung perubahan kebijakan yang mengakui hak-hak masyarakat adat.

Dalam pertemuan tersebut, Direktur Toponimi dan Batas Daerah menekankan pentingnya indikator yang jelas sebelum wilayah adat diregistrasi dan ditetapkan oleh kepala daerah, termasuk penentuan titik koordinat, batas wilayah adat, dan kejelasan cakupan wilayah adat dalam administrasi pemerintahan, guna memastikan validitas data dan pengakuan wilayah adat secara resmi. Sinergi antara BRWA dan Direktorat Toponimi dan Batas Daerah sangat diperlukan untuk mencegah konflik batas wilayah adat dengan administrasi pemerintahan. "Kerjasama dan sinergi antara BRWA dan Direktorat Toponimi dan Batas Daerah diperlukan untuk mempercepat teregristrasinya wilayah adat di seluruh indonesia," ujarnya.

Sebagai tindak lanjut, Direktorat Toponimi dan Batas Daerah berencana menjalin nota kesepahaman (MoU) dengan BRWA untuk mengoptimalkan identifikasi dan registrasi wilayah adat di seluruh Indonesia. Kolaborasi ini diharapkan memperkuat pengakuan terhadap masyarakat adat dan wilayah adatnya, sekaligus mendukung perlindungan hak-hak mereka.

Dengan kerja sama ini, diharapkan masyarakat adat dapat semakin berdaulat, mandiri, dan bermartabat dalam berbagai aspek kehidupan. BRWA dan Direktorat Toponimi dan Batas Daerah berkomitmen mendorong perubahan kebijakan yang memberikan pengakuan dan perlindungan menyeluruh bagi masyarakat adat di Indonesia.

Call Center 168

Selamat Datang di Kemendagri Adwil Call Center
Silakan isi formulir di bawah ini untuk memulai obrolan