Pembangunan Daerah Mitra yang Terintegrasi dan Sinergis Sebagai Superhub Ekonomi dalam Mendukung IKN



Logo Kemendagri

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan

Informasi:
Selamat Datang di Website Direktorat Jendral Kewilayahan || Terdapat Informasi Mengenai Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 100.1.1-6117 Tahun 2022 Tentang Pemberian Dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Dan Pulau. Bisa Klik di sini: Lihat Informasi Kepmendagri 100.1.1-6117 Tahun 2022 || Berikut Berita Terbaru Kemendagri: Ditjen Bina Adwil Dorong Penguatan Zona Integritas Melalui Fasilitasi dan Asistensi Menuju WBK/WBBM | Perkuat Arah Reformasi Birokrasi, Ditjen Bina Adwil Ditjen Bina Adwil Gelar Asistensi dan Coaching Clinic

Pembangunan Daerah Mitra yang Terintegrasi dan Sinergis Sebagai Superhub Ekonomi dalam Mendukung IKN

Balikpapan – 26/06/223

Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Ditjen Bina Adwil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar Rapat Dukungan Kegiatan Persiapan, Pembangunan, Pemindahan serta Penyelenggaraan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara yang dilaksanakan secara luring dan daring pada 25 - 27 Juni,  bertempat di Hotel Blue Sky Balikpapan.

Rapat dibuka dan dipimpin oleh Direktur Kawasan, Perkotaan dan Batas Negara Dr. Drs. Amran, MT. “Kemendagri mendorong persiapan daerah sebagai daerah-daerah penyangga (Hiterland) untuk mendukung pelaksanaan Perpres Nomor 63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana induk Ibukota Nusantara (IKN),” imbuh Amran. 

Pemerintah Daerah sebagai penyangga sekaligus mitra IKN menjadi SuperHub dalam mendukung kebutuhan IKN. Dalam hal ini, Daerah Mitra akan menyusun kebutuhan prioritasnya, termasuk dalam aspek pemetaan potensi daerah. 

“Kepala Bappeda diharapkan dapat menindaklanjuti isu strategis dan potensi daerah mitra/penyangga ke dalam penyusunan rencana kegiatan daerah mitra untuk mendukung pembangunan IKN,” ucap Amran. 

Selain itu, Thomas Umbu Pati, Deputi Bindang Pengendalian Pembangunan OIKN menegaskan bahwa setelah berjalannya 1 tahun pembangunan diperlukannya daerah mitra untuk memenuhi berbagai kebutuhan IKN dengan konsep Syaraf, Jantung, Otot dan Paru-Paru. Posisi strategis dalam hal ini Kemendagri perlu mengambil tindakan konkrit apa yang akan dilakukan guna menyiapkan daerah mitra IKN, tambah Thomas. 

Kolaborasi dan sinergi sangat diperlukan untuk membentuk supply chain yang akan terbentuknya kawasan transit dalam upaya menumbuhkan perekonomian sekitar. 


Amran menambahkan, “Pemerintah Daerah mitra diharapkan segera menyiapkan data secara komprehensif yang dikoordinasikan oleh Bappeda Provinsi Kaltim berdasarkan potensi masing-masing daerah”.

Rapat dihadiri oleh Kementerian ATR/BPN, Kementerian PPN/Bappenas, pejabat daerah dari Pemda Provinsi Kalimantan Timur, Kab. Kutai Kartanegara, Kab. Paser, Kab. Penajam Paser Utara, Kab. Kutai Barat, Kota Balikpapan, dan Kota Samarinda. 

Rapat ini bertujuan untuk pemetaan pengembangan daerah mitra sesuai dengan potensi masing-masing daerah yang terintegrasi dan sinergis sebagai pendukung IKN.

“Pemda mitra IKN harus berkomitmen dalam mendukung kegiatan persiapan, pembangunan, pemindahan serta penyelenggaraan kawasan khusus IKN  berdasarkan kebutuhan IKN dan mengakomodir hasil pemetaan potensi daerah mitra,” tutup Amran. 

Call Center 168

Selamat Datang di Kemendagri Adwill Call Center,
Silakan isi formulir di bawah ini untuk memulai obrolan