Pembangunan Daerah Mitra yang Terintegrasi dan Sinergis Sebagai Superhub Ekonomi dalam Mendukung IKN



Logo Kemendagri

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan

Informasi:
Selamat Datang di Website Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, Kementerian Dalam Negeri. || Telah terbit Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.2-2430 Tahun 2025: Tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau. Klik di sini untuk melihat selengkapnya || Berita Terbaru Kemendagri: Pecah Penuh Tawa! Safrizal ZA Buka Kompetisi Stand Up Comedy Kemendagri dengan Meriah | Buktikan Komitmen Layani Masyarakat, Safrizal ZA Terima Penghargaan dari The Aceh Post || Ingin menyampaikan pertanyaan, kritik, atau saran? Silakan isi formulir kami di https://ditjenbinaadwil.kemendagri.go.id/form

Pembangunan Daerah Mitra yang Terintegrasi dan Sinergis Sebagai Superhub Ekonomi dalam Mendukung IKN

Balikpapan – 26/06/223

Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Ditjen Bina Adwil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar Rapat Dukungan Kegiatan Persiapan, Pembangunan, Pemindahan serta Penyelenggaraan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara yang dilaksanakan secara luring dan daring pada 25 - 27 Juni,  bertempat di Hotel Blue Sky Balikpapan.

Rapat dibuka dan dipimpin oleh Direktur Kawasan, Perkotaan dan Batas Negara Dr. Drs. Amran, MT. “Kemendagri mendorong persiapan daerah sebagai daerah-daerah penyangga (Hiterland) untuk mendukung pelaksanaan Perpres Nomor 63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana induk Ibukota Nusantara (IKN),” imbuh Amran. 

Pemerintah Daerah sebagai penyangga sekaligus mitra IKN menjadi SuperHub dalam mendukung kebutuhan IKN. Dalam hal ini, Daerah Mitra akan menyusun kebutuhan prioritasnya, termasuk dalam aspek pemetaan potensi daerah. 

“Kepala Bappeda diharapkan dapat menindaklanjuti isu strategis dan potensi daerah mitra/penyangga ke dalam penyusunan rencana kegiatan daerah mitra untuk mendukung pembangunan IKN,” ucap Amran. 

Selain itu, Thomas Umbu Pati, Deputi Bindang Pengendalian Pembangunan OIKN menegaskan bahwa setelah berjalannya 1 tahun pembangunan diperlukannya daerah mitra untuk memenuhi berbagai kebutuhan IKN dengan konsep Syaraf, Jantung, Otot dan Paru-Paru. Posisi strategis dalam hal ini Kemendagri perlu mengambil tindakan konkrit apa yang akan dilakukan guna menyiapkan daerah mitra IKN, tambah Thomas. 

Kolaborasi dan sinergi sangat diperlukan untuk membentuk supply chain yang akan terbentuknya kawasan transit dalam upaya menumbuhkan perekonomian sekitar. 


Amran menambahkan, “Pemerintah Daerah mitra diharapkan segera menyiapkan data secara komprehensif yang dikoordinasikan oleh Bappeda Provinsi Kaltim berdasarkan potensi masing-masing daerah”.

Rapat dihadiri oleh Kementerian ATR/BPN, Kementerian PPN/Bappenas, pejabat daerah dari Pemda Provinsi Kalimantan Timur, Kab. Kutai Kartanegara, Kab. Paser, Kab. Penajam Paser Utara, Kab. Kutai Barat, Kota Balikpapan, dan Kota Samarinda. 

Rapat ini bertujuan untuk pemetaan pengembangan daerah mitra sesuai dengan potensi masing-masing daerah yang terintegrasi dan sinergis sebagai pendukung IKN.

“Pemda mitra IKN harus berkomitmen dalam mendukung kegiatan persiapan, pembangunan, pemindahan serta penyelenggaraan kawasan khusus IKN  berdasarkan kebutuhan IKN dan mengakomodir hasil pemetaan potensi daerah mitra,” tutup Amran. 

Call Center 168

Selamat Datang di Kemendagri Adwil Call Center
Silakan isi formulir di bawah ini untuk memulai obrolan