Penanganan permasalahan lahan HPL di Gilimanuk, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali.

Jakarta -

Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Bina Adwil Kemendagri) menggelar Rapat Fasilitasi Penanganan Masalah dan Konflik Pertanahan terkait permasalahan pengalihan lahan HPL Pemerintah Kabupaten Jembrana di Gilimanuk menjadi Hak Milik  untuk masyarakat.

Rapat ini merupakan tindak lanjut dari audiensi DPRD Kabupaten Jembrana yang dilaksanakan di Kemendagri pada tanggal 12 Oktober 2022. Kegiatan Rapat dilaksanakan secara hybrid (melalui tatap muka dan aplikasi zoom meeting) pada hari Senin, 7 November 2022 bertempat di Hotel Golden Boutique Kemayoran yang dihadiri perwakilan dari Kemendagri (Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan dan Ditjen Bina Keuangan Daerah) Kementerian ATR/BPN, Pemkab Jembrana (Bupati, Sekda, dan Kabag Hukum Setda), Kanwil ATR/BPN Prov Bali dan Kantah Kab. Jembrana.

Pada tahun 1992 Pemerintah memberikan Hak Pengelolan Lahan (HPL) di atas Tanah Negara kepada Pemerintah Kabupaten Jembrana sesuai Sertifikat No. 1 dengan luas 1.449.670 m2. Sesuai dengan rencana tata ruang, Lahan HPL Gilimanuk dimanfaatkan oleh Perangkat Daerah Pemkab Jembrana, instansi vertikal dan sebagian disewakan kepada masyarakat dengan dasar surat perjanjian sewa menyewa.

Beberapa tahun kebelakang, muncul aspirasi masayarakat yang menyewa lahan HPL tersebut untuk mendapatkan hak atas tanah yang mereka tempati berupa  Sertifikat Hak Milik atas tanah HPL 

Dalam pengarahannya, Sekretaris Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan, Indra Gunawan, Meminta Bupati Jembrana memaparkan duduk perkara dan kronologi atas permasalahan pengalihan hak yang diminta masyarakat kepada Pemerintah Kabupaten Jembrana, untuk kemudian dapat diberikan pandangan dan masukan atas penyampaian Pemerintah Kabupaten Jembrana yang disampaikan oleh Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri dan Kementerian ATR/BPN. "Pertemuan ini tidak untuk mengambil keputusan atas permasalah tersebut namun lebih merupakan sarana diskusi dan konsultasi antara Pemerintah Kabupaten Jembrana dan Pemerintah Pusat" ungkap Indra Gunawan,Senin 07/10/2022

Bupati Jembrana mengungkapkan bahwa pengalihan HPL tersebut dapat saja dilaksanakan, namun harus sesuai dengan administrasi yang benar secara hukum.

“Desakan untuk mengalihkan Hak atas Tanah dari Pemda kepada Masyarakat melalui mekanisme hibah sebagaimana diatur dalam Pasal 399 Huruf f Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah akan berbenturan dengan pasal yg mengatur tentang kriteria pihak yang berhak menerima hibah  dan kriteria barang milik daerah yang dapat dialihkan. Berdasarkan Pasal 329 Permendagri 19/2016, Barang Milik Daerah (BMD) yang dapat dipindahtangankan adalah barang yang tidak diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah, sedangkan lahan HPL tersebut diperlukan untuk mengembangkan wilayah Gilimanuk”, terang Sekda Kabupaten Jembrana.

Direktur Penanganan Sengketa Pertanahan Kementerian ATR/BPN, Firdaus menyampaikan bahwa solusi yang dapat diberikan dalam penanganan permasalahan HPL di Gilimanuk adalah dengan skema pemanfaatan sebagian HPL kepada masyarakat melalui Hak Guna Bangunan (HGB) di atas HPL selama 30 tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan Pasal 37 PP No.18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah. Sedangkan Penggunaan mekanisme hibah harus sesuai dengan Pasal 399 Permendagri 19/2016.

Analis Kebijakan Ahli Madya pada Subdit Fasilitasi Masalah Pertanahan Kemendagri, Nurbowo Edy Subagio menyampaikan bahwa, diperlukan kehati-hatian bagi pemda dalam menangani permasalahan aset, baik melalui penyelesaian perbendaharaan (aset) maupun dengan penyelesaian hak atas tanah. Kepentingan masyarakat dikedepankan dengan tetap berada dalam koridor hukum, dalam hal ini Permen ATR 18/2021 dan Permendagri 19/2016.