Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah terkait Pemetaan SDM Anggota Satlinmas Sesuai Standar

SHARE

Jakarta – Direktorat Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan melalui Sub Direktorat Perlindungan Masyarakat, melaksanakan Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah terkait Pemetaan SDM Anggota Satlinmas Sesuai Standar pada hari Rabu s.d Jumat, 17 – 19 Maret 2021 bertempat di Hotel Aryaduta (18/3/2021).

Pelaksanaan rapat dilakukan secara tatap muka dengan memperhatikan protokol kesehatan dan telah penerapan 5M (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan membatasi interaksi) selama proses kegiatan rapat berlangsung. Peserta rapat yang hadir sejumlah 22 peserta yang terdiri dari Kasat Pol PP Provinsi (Aceh, Jambi, Lampung, Jawa Barat, Jawa Timur, Bali, NTB, dan Kalimantan Tengah), Kasat Pol PP Kabupaten/Kota (Kab. Aceh Barat, Badung, Cirebon, Sidoarjo, Kota Mataram dan Bandar Lampung), serta Camat dari Kecamatan Woyla Timur, Kedaton, Kuta, Telaga, Rimbo Bujang, Muara Tabir, harjamukti, dan Kecamatan Porong. Pelaksanaan rapat koordinasi pusat dan daerah ini bertujuan dalam rangka pembahasan lanjut terkait kegiatan pemetaan SDM anggota Satlinmas sesuai standar serta mendiskusikan bagaimana langkah kedepan dalam penyelenggaraan Linmas dengan melihat beberapa Daerah yang telah baik dalam pelaksanaan penyelenggaraan Linmasnya.

Rapat dibuka langsung oleh Direktur Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat, Bernhard E Rondonuwu dan dihadiri oleh Kasubdit Bhabinkamtibmas Baharkam Polri, Kasat Pol PP Prov Jawa Timur dan Jawa Tengah. Dalam pembukaannya, Direktur menyampaikan bahwa kegiatan pemetaan ini perlu dikaji kembali terkait dengan jumlah Satlinmas.

“kita semua tau bahwa data agregat anggota Satlinmas yang terlapor di kita sebanyak 1,2 juta sekian, namun perlu kita liat kembali kebenaran data ini, sehingga kita semua mestinya berkerjasama lebih giat lagi dalam rangka pemetaan SDM anggota Satlinmas ini. Dan kedepan kita sama sama berharap bahwa satlinmas mampu menjadi jawaban dalam permasalahan terkait perlindungan masyarakat di desa/kelurahan.”

Rapat koordinasi ini, diawali dengan pelaksanaan penampaian materi sesi I (pertama) disampaikan oleh Kasat Pol PP Provinsi Jawa Timur dan Kasubdit Bhabinkamtibmas Baharkam Polri yang dipandu oleh Kabid Pengendalian dan Operasional Kota Bogor. Narasumber pertama Kasat Pol PP Prov Jawa Timur menyampaikan terkait kebijakan Pemprov Jawa Timur dalam memenuhi jumlah SDM Satlinmas.

“adanya satuan perlindungan masyarakat, pemprov jatim berharap bahwa dengan hadirnya Satlinmas mampu menjawab tantangan di masyarakat seperti menjaga keamanan lingkungan dengan bersama-sama dalam menangani bencana, bahaya kebakaran agar menjadikan jawa timur yang lebih kondusif. Kemudian pemprov jawa timur juga telah mengeluarkan SE Gubernur No. 331.1/52/070.05 tahun 2016, yang memerintahkan kepada Camat untuk melaknakan penyelenggaraan Trantibumlinmas di wilayah kecamatan, serta kepada Kepala Desa dan Lurah untuk segera menyusun organinasi Satlinmas dengan merekrut warga masyarakat untuk menjadi anggota Satlinmas.”

Selanjutnya, Kasubdit Bhabinkamtibmas Baharkam Polri, KBP Nasrun Fahmi, SH, M.Si menyampaikan terkait kebijakan Polri dalam melakukan pembinaan masyarakat serta beberapa isu strategis terkait tugas pokok dan fungsi bhabinkantibmas di lapangan dan rekomendasi arah rekrutmen Satlinmas.

“Bhabinkantibmas menjalankan 3 (tigas) tugas pokok yaitu melaksanakan tusi kepolisian, salah satunya sebagai agen informasi kepolisian di tingkat Desa/Kelurahan, melaksanakan tugas reserse sebagai tindak pertama TKP, dan melaksanakan tugas strategis promas. Di Kepolisian sendiri, konsep hadirnya bhabinkantibmas ini adalah 1 desa 1 kelurahan 1 bhabinkantibmas. Dengan hadirnya bhabinkantibmas dan satlinmas di Desa/Kelurahan, diharapkan mampu menyelesaikan problem solving di tengah masyarakat. Kemudian, terkait dengan rekrutmen Satlinmas, saya rekomendasikan bahwa proses pengrekrutan Satlinmas itu dari tokoh masyarakat, agama, ataupun pemuda.”

Kemudian Kasat Pol PP Provinsi Jawa Tengah, Drs. Budiyanto E.P, M.Si dengan penyampaian terkait optimalisasi anggaran Pemprov Jateng dalam pembinaan Linmas.

“Interpretasi terhadap sub tema optimalisasi anggaran Prov Jateng dalam pembinaan linmas, kita mnegupayakan bahwa berapapun jumlah anggarannya untuk pembinaan linmas harus diwujudkan dalam kegiatan-kegiatan yang efektif dan efisien serta bagaimana mengupayakan agar linmas memperoleh anggaran yang memadai.”

Menutup kegiatan pelaksanaan rapat koordinasi pusat dan daerah ini, Asisten Deputi Pengelolaan Lintas Batas Negara BNPP, Murtono, S.STP, M.Si memberikan masukan terkait indikator pemetaan SDM dalam hal peningkatan kepasitas SDM.

“SDM Satlinmas merupakan unsur pertama dalam tatanan masyarakat yang beperan dalam menjaga keamanan serta perlindungan masyarakat, khususnya di Desa/Kelurahan. Dan kita semua paham secara penuh bahwa Indonesia sendiri terdiri dari berbagai kondisi wilayah yang berbeda, sehingga perlu dibuatkan model kebijakan yang berbeda pula sesuai kondisi kewilayahannya. Berkaitan dengan pemetaan SDM Satlinmas, perlu kita kaji secara seksama untuk memperoleh SDM yang berkualitas.”