Rapat Penyusunan Rencana Aksi Standar Operasional Prosedur Berspektif HAM

Rapat Penyusunan Rencana Aksi Standar Operasional Prosedur Berspektif HAM

SHARE

RAPAT PENYUSUNAN RENCANA AKSI STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR BERSPEKTIF HAM

Bandung ,

Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Melalui Direktorat Polisi Pamong Praja melaksanakan Rapat Penyusunan Rencana Aksi Standar Operasional Prosedur Berspektif HAM tanggal 15 September 2022 di Hotel GH Universal, Kota Bandung Provinsi Jawa Barat. adapun peserta sebanyak 30 orang terdiri Peserta Pusat, perwakilan SatPol PP Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Lampung, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Karawang, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Banjarmasin, Kota Sukabumi, Kota Bogor, Kota Bandung, Kota Cirebon, Kota Wonosobo, Kota jepara, Kota salatiga yang hadir secara luring dan daring.  


Rapat dibuka oleh Analis Kebijakan Ahli Madya, Dit. Pol PP dan Linmas mewakili Direktur Polisi Pamong Praja dan Linmas. Dalam sambutannya Analis Kebijakan Ahli Madya subdit Perlindungan Hak-Hak Sipil dan Hak Asasi Manusia menyampaikan bahwa definisi HAM sesungguhnya yakni memanusiakan manusia yang secara universal tanpa deskriminasi dan perbedaan. bangsa Indonesia termasuk bangsa paling ramah di dunia, saat ini masih ada diskriminasi dalam pelayanan administrasi, keimigrasian, masih ditemukan diskriminasi. SOP diperlukan agar SatPol PP ada pegangan kuat dalam menjalankan tugas dan ada dasar secara jelas. Kondisi pada saat ini masyarakat telah cerdas dan pandai dalam bersikap maka SatPol PP diharapkan hati-hati dalam menjalankan tugas dan berpedoman pada SOP yang telah ditetapkan sehingga tidak ada benturan yang tidak diinginkan dan diharapkan SatPol PP menjalankannya secara  professional, humanis, dan berlandaskan norma-norma HAM sehingga SatPol PP dapat menjalankan tugas secara efektif, efisien dan dicintai masyarakat serta tidak ada lagi pengaduan yang negativ terhadap SatPol PP.


Narasumber yang hadir pada kegiatan ini yaitu :
a. Kepala Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan materi: "Dasar Hukum Penysunan SOP Berspektif HAM’’ menyatakan bahwa dalam menjalankan Pemenuhan HAM di Provinsi Jawa Barat dengan cara memasukkan nilai-nilai HAM dalam setiap regulasi yang diterbitkan, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan HAM dalam regulasi dan kegiatan yang dilaksanakan oleh kabupaten/Kota, Peraturan daerah No. 14 tahun 2015 tentang bantuan hukum bagi masyarakat miskin, Peraturan Gubernur No.15 tahun 2014 tentang petunjuk teknis lomba desa/kelurahan sadar hukum, Peraturan Gubernur no 19 tahun 2016 tentang petunjuk pelaksanaan dan teknis penyaluran dana bantuan hukum bagi masyarakat miskin,Peraturan Gubernur No 23 tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur  No 19 tahun 2016 tentang petunjuk Pelaksanaan dan teknis penyaluran dana bantuan hukum bagi masyarakat miskin, sesuai dengan aturan tersebut diharapkan pemenuhan HAM dapat terwujud.
b. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat dengan materi: "SOP SatPol PP berspektif HAM’’ menyatakan bahwa ada 8 area perubahan birokrasi sesuai permenpan RB No.25 tahun 2020 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi tahun 2020-2024 yakni pola pikir dan budaya kerja, perundang-undangan, organisasi, tata laksana, manajemen SDM aparatur, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan public. Dan SOP dibutuhkan agar system berjalan dengan baik, organisasi pemerintahan lebih tertata rapi, agar pelayanan masyarakat lebih efisien, kepastian prosedur pekerjaan, pihak eksternal mampu melihat apa yang sedang dikerjakan (transparansi). Dalam penerapan HAM ada urgensinya yakni menciptakan tatanan masyarakat yang adil, damai yang sejahtera dengan tanpa adanya pelanggaran HAM dan Pelanggaran Hukum lainnya, kemudian memberikan kekuatan moral untuk melindungi dan menjamin martabat manusia tidak berdasarkan kondisi, Hasrat atau keinginan politik tertentu, dalam perumusan dan pelaksanaan SOP adalah salah satu bentuk upaya penegakan HAM agar outcomes pelaksanaan tugas tercapai.
c. Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat dengan materi: "Teknis Penyelenggaraan Tibum dan Tranmas sesuai SOP Berspektif HAM’’ menyatakan bahwa dalam pelaksanaan tugas sehari-hari SatPol PP wajib melaksanakan sesuai SOP yang telah ditetapkan. SOP diperlukan agar SatPol PP memiliki dasar dalam bertindak dan bisa mencegah terjadinya pelanggaran HAM apabila SOP diterapkan maka tindakan pelanggaran HAM tidak akan ada dan tindak pelanggaran lainnya pun tidak terjadi.tahapan dalam penyusunan SOP yakni membentuk tim dan kelengkapannya,melakukan pelatihan bagi anggota tim,penilaian kebutuhan,pengembangan SOP sebelumnya,integrasi dalam manajemen dan penerapan,monitoring dan evaluasi. Dengan adanya SOP ini diharapkan SatPol PP dapat bekerja optimal,profesional sesuai aturan yang berlaku dan humanis.


Pada kegiatan tersebut sekaligus diberikan penghargaan kepada kepala SatPol PP provinsi jawa barat dengan kategori pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja ramah HAM terbaik dalam pelayanan Trantibum Linmas tahun 2022, kemudian diberikan penghargaan kepada Kepala SatPol PP Banjarmasin dengan kategori Pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja Ramah HAM Terbaik dalam dalam pelayanan Trantibum Linmas tahun 2022 dan diberikan juga penghargaan kepada Kepala SatPol PP Kota Bogor dengan kategori Pembinaan Kapasitas Sumber Daya Manusia SatPol PP Tahun 2022