Tingkatkan Kualitas Pelaporan PTSP di Provinsi dan Kabupaten/Kota Ditjen Bina Adwil Lakukan Pemanfaatan Aplikasi E-Monev

Tingkatkan Kualitas Pelaporan PTSP di Provinsi dan Kabupaten/Kota Ditjen Bina Adwil Lakukan Pemanfaatan Aplikasi E-Monev

SHARE


 Jakarta 

Direktorat Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Kerja Sama melakukan Rapat Implementasi Sistem E-Monev PTSP pada hari Rabu, 3 Agustus 2022 bertempat di Hotel Milennium, Jakarta Pusat. Rapat dibuka oleh Direktur Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Kerja Sama, Dr. Prabawa Eka Soesanta, S.Sos, M.Si, dan dihadiri oleh perwakilan DPMPTSP Provinsi seluruh Indonesia. (3/08/2022)
 
Rapat Implementasi Sistem E-Monev PTSP ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan pemahaman tentang integrasi sistem perizinan, perizinan berusaha, dan nonperizinan.

Selain itu, rapat ini juga bertujuan untuk memberikan pelatihan dasar dalam pemanfaatan aplikasi E-Monev PTSP dalam rangka peningkatan kualitas pelaporan kinerja PTSP di Provinsi dan Kabupaten/Kota.
 
Beberapa Narasumber yang hadir dan memberikan materi dalam rapat ini antara lain Analis Kebijakan Muda Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Analis Data dan Informasi Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta Tenaga Ahli dari PT Graha Inforesindo. Rapat yang diselenggarakan oleh Subdit Fasilitasi dan Pelayanan Umum ini mengagendakan beberapa hal, antara lain penyamaan persepsi terkait pemanfaatan SPBE dan integrasi sistem pelayanan perizinan, perizinan berusaha, dan nonperizinan.

Selain itu, rapat juga diagendakan untuk memberikan keterampilan dasar bagi para pelaksana teknis di DPMPTSP Provinsi dalam mengelola pelaporan data kinerja DPMPTSP melalui sistem informasi E-Monev PTSP. Mengingat banyaknya evaluasi yang dilakukan oleh berbagai Kementerian/Lembaga kepada DPMPTSP di daerah, harapannya E-Monev dapat membantu mempermudah dan memperingkas proses pelaporan kinerja DPMPTSP di daerah.
 
Direktur Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Kerja Sama, Dr. Prabawa, mendorong DPMPTSP untuk terus berkinerja sebagaimana amanat dari UU CK dan turunannya karena Pasca Putusan MK, tidak ada satu pasal pun dari UU CK yang dibatalkan. Selain itu, Direktur juga menyampaikan tentang pentingnya peran DPMPTSP dalam partisipasinya memperluas lapangan pekerjaan.

Tingginya penerbitan perizinan dan penanaman modal akan mendukung banyak terbukanya lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat. Hal tersebut akan berimplikasi pada peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat.