Tertunda 3 Tahun, Perundingan Kerjasama Perbatasan Darat Indonesia-Papua Nugini Kembali Digelar

Tertunda 3 Tahun, Perundingan Kerjasama Perbatasan Darat Indonesia-Papua Nugini Kembali Digelar

16 Des 2022 Berita Ditjen Bina Adwil 1,285
SHARE

Jakarta – 

Direktorat Jenderal Bina Adminiatrasi Kewilayahan sukses menyelenggarakan Persidangan Ke-36 Joint Border Committee (JBC) yang bertempat di Hotel Golden Boutique Kemayoran, Jakarta, selama dua hari pada 15-16 Desember 2022. 

Kegiatan persidangan ini telah tertunda pelaksanaannya selama tiga tahun akibat situasi pandemi Covid-19. 

Persidangan ini menjadi penting bagi kedua negara karena bertujuan untuk mempererat hubungan kerjasama dalam berbagai bidang, khususnya di daerah perbatasan, dan membahas pending issues terkait dengan aktivitas lintas-batas di kawasan perbatasan RI-PNG (Republik Indonesia dan Papua Nugini). 

Delegasi Indonesia dipimpin oleh Dr. Safrizal ZA, M.SI, Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan yang juga bertindak selaku chairman. 

Delegasi Indonesia sendiri terdiri dari perwakilan Kementerian/Lembaga, yaitu Direktur Asia Timur Kementerian Luar Negeri yang bertindak sebagai Co-Chair; Direktur Kawasan, Perkotaan dan Batas Negara Kementerian Dalam Negeri; Kementerian Pertahanan; Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP); Direktorat Topografi TNI AD; Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM; Direktorat Perdagangan Bilateral  Kementerian Perdagangan; Badan Informasi Geospasial (BIG); dan Staf Operasi Mabes TNI. 

Di samping itu, terdapat pula  perwakilan dari Pemerintah Daerah, Kepala Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama Internasional Provinsi Papua; BPPD Jayapura; BPPD Merauke; dan BPPD Keerom. 

"Persidangan kali ini tidak hanya strategis untuk membahas dan menyepakati pending issuues selama ini, namun juga spesial karena diadakan perdana setelah membaiknya situasi pandemi Covid-19 di negeri kita," ujar Safrizal dalam keterangannya. 

Sementara itu, Delegasi Papua Nugini yang dipimpin oleh Ms. Magdalene Moi-He, Acting Deputy Secretary for Policy, Department of Foreign Affairs, didampingi oleh pejabat dari Department of Foreign Affairs, Department of Provincial & Local Level  Government Affairs, Department of Defense, PNG Defense, PNG Customs, Department of Land and Physical Planning, dan Road Transport Authority. 

Beberapa agenda penting yang dibahas dalam pertemuan ini antara lain, melakukan review atas Special Arrangements on Traditional and Customary Border Crossing 1993; melakukan Follow up atas MoU on Land Border Transportation dan MoU Customs Arrangement; serta pembahasan kartu lintas batas perbatasan kedua negara menggunakan Border Pass (for Border Residents). 

"Dalam pembahasan, disampaikan pula perkembangan muktahir terbentuknya provinsi baru di Papua, yang tentunya membawa konsekuensi-konsekuensi pada tata kelola perbatasan darat kedua negara," sambung Safrizal.

Lebih lanjut, Persidangan Ke-36 Joint Border Committee (JBC) RI-PNG telah berjalan baik dengan tercapainya tujuan bersama, yang diakhiri dengan terselesaikannya pending issues terkait aktivitas perbatasan RI-PNG. 

"Pada hari ini telah disepakati berbagai pending issue yang dituangkan dalam Record of Discussion yang akan ditindaklanjuti oleh pemerintah kedua negara dengan lintas sektor pada kementerian/lembaga di masing-masing negara," pungkas Safrizal.